ANALISA HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DI INDONESIA

B. Latar Belakang

Secara normatif, jaminan kebebasan kehidupan beragama di Indonesia sebenarnya cukup kuat. Namun, keindahan aturan-aturan normatif tidak serta merta indah pula dalam kenyataannya. Banyak sekali warga Negara Indonesia yang merasa dikekang kebebasannya dalam memeluk agama dan berkeyakinan. Kebebasan itu hanya ada dalam agama yang “diakui” pemerintah, artinya kalau memeluk agama di luar agama yang “diakui” itu maka ada efek yang dapat mengurangi hak-hak sipil warga negara. Bahkan, orang yang mempunyai keyakinan tertentu, biasa dituduh melakukan penodaan agama. Keyakinan keagamaan kelompok Lia “Eden” Aminuddin misalnya, bisa dituduh melakukan penodaan agama dan divonis 2 tahun karena melanggar KUHP pasal 156a. Hal ini merupakan contoh telanjang betapa diskriminasi atas dasar agama dan keyakinan, meski diingkari oleh perundang-undangan kita, namun dalam realitasnya berbeda.

Jaminan kebebasan beragama pertama-tama dapat dilihat dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar negara kita. Pasal 28 (e) ayat 1 dan 2 UUD 1945 hasil amandemen disebutkan:

1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih
2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Hal tersebut ditegaskan lagi dalam Pasal 29
1) “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”,
2) “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaanya itu.”

Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan landasan normatif bahwa agama dan keyakinan merupakan hak dasar yang tidak bisa diganggu gugat. Dalam pasal 22 ditegaskan:
1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Dalam pasal 8 juga ditegaskan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Dalam KUHP (WvS) sebenarnya tidak ada bab khusus mengenai delik agama, meski ada beberapa delik yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai delik agama.

“Istilah delik agama itu sendiri sebenarnya mengandung beberapa pengertian:
a) delik menurut agama;
b) delik terhadap agama;
c) delik yang berhubungan dengan agama.

Prof. Oemar Seno Adji seperti dikutip Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa delik agama hanya mencakup delik terhadap agama dan delik yang berhubungan dengan agama ”.

Pasal 156a yang sering disebut dengan pasal penodaan agama bisa dikategorikan sebagai delik terhadap agama. Sedang delik kategori c tersebar dalam beberapa perbuatan seperti merintangi pertemuan/upacara agama dan upacara penguburan jenazah (pasal 175); mengganggu pertemuan /upacara agama dan upacara penguburan jenazah (pasal 176); menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugasnya yang diizinkan dan sebagainya.

Bagian ini akan lebih difokuskan pada pasal 156a yang sering dijadikan rujukan hakim untuk memutus kasus penodaan agama. Pasal ini selengkapnya berbunyi:

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:
a. yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang maha Esa.”

Di Indonesia, UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang selama ini dijadikan dasar hukum, selain KUHP, upaya penindakan aliran-aliran sesat hanya memuat rumusan sanksi pidana penjara selama¬lamanya lima tahun.
“Mahendratta memandang rumusan tersebut sudah saatnya direvisi dengan rumusan sanksi pidana yang lebih berat sehingga dapat menimbulkan efek jera dan meredam maraknya aliran-aliran sesat.”
“Di daerah Semarang, Solo, dan Yogyakarta saja misalnya, sebagian besar pengikutnya adalah mahasiswa dan penyebarannya terus dilakukan oleh kalangan mahasiswa sendiri untuk kalangan mahasiswa dan pelajar. Penyebarannya bukan saja di kampus dan sekolah, tetapi juga di tempat-tempat tertentu dengan berbagai macam bentuk dan variasinya. Besar kemungkinan, kalau tidak terkuak luas kesesatannya, penyebaran aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah misalnya, akan terus dilakukan dan menyebar di masyarakat umum. Beruntung kalau kemudian terbongkar dan tidak berlanjut saat pemimpinnya menyerahkan diri ke Polri. Meski demikian, semua tetap harus waspada, karena meski pemimpinnya telah menyerahkan diri dan ditahan, diduga anggota aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah ada yang tetap menolak bertaubat dan tetap bersikukuh kalau ajarannya benar, akan terus menyebarkan ajarannya. Hal demikian merupakan ancaman serius yang tidak boleh dibiarkan. Untuk para pengikut yang belum mau bertobat seperti memang harus tetap diupayakan penyadaran yang berkesinambungan.”

Permasalahan yang terkait dengan hukum pidana dan kriminologi terhadap tindak pidana penistaan agama di Indonesia dalam penyelesaiannya tentu saja ada hal – hal yang akan dibahas dari segi norma dan penerapannya.
Penulis mengangkat latar belakang tersebut di atas, karena penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisa Hukum Pidana Dan Kriminologi Terhadap Tidak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia untuk dikaji dalam penelitian ini. Untuk itu, penelitian ini di harapkan memberikan informasi dan memperluas wawasan dan cakrawala berpikir terhadap masalah – masalah di atas.

C. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas , maka rumusan permasalahan yang akan di bahas di dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimanakah analisa kriminologi terhadap tindak pidana penistaan agama di Indonesia?
2. Bagaimana Pengaturan hukum terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tujuan penulisan penelitian ini secara singkat, adalah sebagai berikut :
Untuk mengetahui bagaimanakah analisa kriminologi terhadap penistaan agama di Indonesia dan bagaimana Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia
Selanjutnya, penulisan penelitian ini juga diharapkan bermanfaat untuk :
a. Manfaat secara teoritis.
Dapat mengetahui dan memperdalam konsep – konsep yang berhubungan dengan analisa hukum pidana dan kriminologi terhadap penistaan agama oleh berbagai aliran sesat di Indonesia misalnya seperti Aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah, Ahmadiyah dan sebagainya.

b. Manfaat secara praktis
Secara praktis penulis berharap agar penelitian ini dapat memberi masukan kepada teman – teman mahasiswa khususnya yang mengambil konsentrasi hukum pidana yang berhubungan dengan tindak pidana penistaan agama.

E. Ruang Lingkup Penelitian
Sesuai dengan rumusan permasalahan, maka ruang lingkup penelitian ini hanya difokuskan pada pengaturan hukum terhadap tindak pidana penistaan agama di dalam peraturan perundang – undangan Indonesia dan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penistaan Agama di Indonesia

F. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Kriminologi
Dalam memberikan pengertian ataupun rumusan apa yang disebut dengan kriminologi pada prinsipnya belum terdapat suatu definisi yang sama antara pendapat yang satu dengan pendapat-pendapat penulis lainnya, hal ini disebabkan adanya perbedaan pandangan para sarjana-sarjana kriminologi. Namun demikian dalam hal memberikan rumusan apa yang dimaksud dengan kriminologi, maka penulis akan mencoba mengemukakan pengertian kriminologi baik ditinjau dari segi tata bahasa (etimologi) dan juga beberapa pendapat dari para sarjana.

“Secara etimologi, kriminologi sebagaimana yang dimuat di dalam buku karangan Ediwarman, yang berjudul Selayang Pandang Tentang Kriminologi menyebutkan bahwa kriminologi berasal dari dua suku kata, yaitu Crime = kejahatan, Logos = ilmu pengetahuan. Jadi kalau diartikan secara lengkap, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang seluk beluk kejahatan.”

Selanjutnya mengenai pengertian kriminologi dapat juga diketahui dari beberapa rumusan yang dikemukakan oleh beberapa sarjana , antara lain:

1. Menurut Michael dan Adler berpendapat bahwa, “kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka, dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penerbit masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.

2. Menurut Wilhelm Sauer berpendapat bahwa kriminologi adalah merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan individu dan bangsa-bangsa yang berbudaya, sehingga objek penelitian kriminologi ada dua, yaitu:
a. perbuatan individu (Tat Und Tater)
b. perbuatan / kejahatan
3. Menurut Moeljatno, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu.
Apabila diperhatikan rumusan pendapat-pendapat sarjana tersebut di atas, maka terdapat adanya satu hal penting yang mempunyai persamaan di mana perumusan itu secara keseluruhan mempergunakan istilah perbuatan jahat dan atau penjahat.

Teori-teori Kriminologi
Berikut ini akan dibahas mengenai beberapa teori tentang kriminologi, yaitu :
a. Teori Asosiasi Deferensial
Teori Asosiasi Diferensial dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland pada tahun 1939 dan tahun 1947. Prilaku kriminal merupakan prilaku yang dipelajari di dalam lingkungan social. Semua tingkah laku dipelajari dengan berbagai cara. Oleh karena itu perbedaan tingkah laku yang conform dengan riminal adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari.
Munculnya teori asosiasi diferensial itu didasarkan pada tiga hal yaitu :
1) Setiap orang akan menerima dan mengikuti pola – pola prilaku yang dapat dilaksanakan
2) Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku yang menimbulkan ketidakharmonisan
3) Konflik budaya merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan

b. Teori Anomi
Istilah anomi dipergunakan oleh dua tokoh yaitu Emile Durkheim . Durkheim dalam bukunya “The Division of Labour in Society”(1893), menggunakan istilah anomi dengan menggambarkan keadaan deregulasi dalam masyarakat yang diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan – aturan yang terdapat dalam masyarakat dan orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain.
c. Teori Subkultur
Teori kriminologi yang berkembang pada tahun 1950-an hinggal awal tahun 1960-an, dengan beberapa pengecualian, lebih menekankan pada kenakalan remaja. Para teoritisi pada saat itu berusaha menjelaskan bentuk kenakalan di kalangan remaja yang berbentuk gang. Mereka tertarik untuk menjelaskan perkembangan yang berbeda – beda dari berbagai tipe gang.

Cloward dan Ohin mengemukakan tipe gang kenakalan subkultur yaitu:
a) Criminal Subculture
Tipe ini lebih menekankan pada aktivitas yang menghasilkan keuntungan materi dan berusaha menhindari pengunaan kekerasan
b) Retreatist Subculture
Tipe ini lebih banyak melakukan mabuk – mabukan dan aktivitas gang lebih mengutamakan pencarian uang dengan cara mabuk – mabukan
c) Conflict Subculture
Tipe ini memeperlihatkan prilaku yang bebas seperti kekerasan, perampasan hak milik dan prilaku lain menjadi tanda dari gang tersebut
d. Teori Label
Pada awal tahun 1960-an muncul suatu teori kriminologi dengan mengunakan pendekatan yang berbeda dari teori – teori lain. Meskipun teori ini merupakan cabang dari teori yang muncul lebih dahulu, teori label menjawab pernyataan tentang kejahatan dan penjahat dengan mengunakan perpsektif yang baru.
Hal penting yang perlu dicatat pada masa ini adalah digunakannya metode baru untuk mengukur atau mengetahu kejahatan, yaitu dengan menggunakan self report study (melakukan interview terhadap pelaku kejahatan yang tidak tertangkap oleh polisi)
e. Teori Konflik
Teori ini lebih menekankan pada pola kejahatan yang ada dan mencoba untuk memeriksa/meneliti pembentukan hukum dan penerapan hukum pidana. Menurut teori konflik, suatu masyarakat lebih tepat bercirikan konflik daripada consensus. Asumsi tersebut menimbulkan beberapa variasi pada teori konflik yang pada hakekatnya merupakan suatu rangkaian. Di satu pihak,menurut versi pluralis, suatu masyarakat tersusun dari banyak kelompok. Sedangkan di pihak lain menurut versi konflik, dalam suatu masyarakat terdapat dua kelas yang saling berlomba untuk mendominasi masyarakat.
f. Teori Kontrol
Teori kontrol merupakan suatu teori yang berusaha untuk mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan tepori – teori lain, teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melaukan kejahatan tetapi mengubah pertanyaan tersebut menjadi mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat pada hukum?

2. Pengertian Hukum Pidana dan Tindak Pidana
Hukum pidana adalah : hukum yang mempelajari mengenai perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum (berupa pidana) dan hukuman-hukuman apa yang dapat dijatuhkan (jenis pidananya). Hukum Pidana terdiri dari Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil (Hukum Acara Pidana).

“Hukum Pidana mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-¬kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan hukum, yaitu :
1. Badan peraturan perundangan negara, seperti : negara, lembaga-lembaga negara, pejabat negara, pegawai negeri, undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya.
2. Kepentingan hukum tiap manusia, seperti : jiwa, raga, kehormatan, kemerdekaan, hak milik, harta benda dan sebagainya.”

“Jadi hukum pidana mengatur kepentingan umum. Hukum pidana tidak membuat peraturan-peraturan yang baru, melainkan mengambil dari peraturan-peraturan hukum yang lain yang bersifat kepentingan umum. Setiap serangan atas kepentingan hukum perseorangan di samping menyangkut urusan hukum perdata, juga adakalanya menjadi urusan hukum pidana, seperti pencurian, penghinaan dan sebagainya. Hukum pidana bersifat memaksa dan mencegah agar tidak terjadi perkosaan terhadap hak-hak manusia sebagai anggota masyarakat.”

”Secara singkat tujuan hukum pidana adalah :
a. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik.
b. Untuk mendidik orang telah pernah melakukan permbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam lingkungan kehidupannya.”

Setelah diketahui mengenai pengertian hukum pidana, selanjutnya akan dilihat mengenai peristiwa pidana (selanjutnya disebut tindak pidana). Tindak pidana (delik) adalah perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

”Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai tindak pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya, yang terdiri dari :
1) Unsur objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Yang menjadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya.
2) Unsur subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang.”

”Selanjutnya syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu tindak pidana, adalah :
a). Harus ada suatu perbuatan.
b). Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum. Artinya, perbuatan itu sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu.
c). Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.
d). Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.
e). Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang megnatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, maka ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya.”

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang diadakan dua macam pembagian tindak pidana, yaitu kejahatan yang ditempatkan dalam Buku ke II dan pelanggaran yang ditempatkan dalam Buku ke III. Ternyata dalam KUHP, tiada satu Pasal pun yang memberikan dasar pembagian tersebut, walaupun pada bab-bab dari buku I selalu ditemukan penggunaan istilah tindak pidana, kejahatan atau pelanggaran. “Kiranya cirri-ciri pembedaan itu terletak pada penilaian-kesadaran hukum pada umumnya dengan penekanan (stressing) kepada delik hukum (rechts-delichten) dan delik undang-undang (wet-delichten)”.
“Beberapa sarjana mengemukakan sebagai dasar pembagian tersebut bahwa delik hukum sudah sejak semula dapat dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum sebelum pembuat undang-undang menyatakan dalam undang-undang. Sedangkan delik undang-undang baru dipandang/dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum, setelah ditentukan dalam undang-undang.”

Sebagai contoh dari delik hukum antara lain adalah pengkhianatan, pembunuhan, pencurian, perkosaan, penghinaan dan sebagainya, dan contoh dari delik undang-undang antara lain adalah pelanggaran, peraturan lalu lintas di jalan, peraturan pendirian perusahaan, peraturan pengendalian harga dan lain sebagainya. Sarjana lain yaitu VOS tidak dapat menyetujui bilamana dikatakan bahwa dasar pembagian pelanggaran adalah karena sebelumnya tindakan-tindakan tersebut tidak dirasakan sebagai hal yang melanggar kesopanan atau tak dapat dibenarkan oleh masyarakat (zedelijk of maatschappelijk ongeoorloofd), karena :
a). ada pelanggaran yang diatur dalam Pasal-Pasal 489, 490 KUHP yang justru
dapat dirasakan sebagai yang tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat dan
b). ada beberapa kejahatan seperti Pasal-Pasal 303 (main judi), 396 (merugikan kreditur) yang justru dapat dirasakan sebelumnya sebagai tindakan yang melanggar kesopanan.

Dasar pembedaan lainnya dari kejahatan dan pelanggaran yang dikemukakan adalah pada berat/ringannya pidana yang diancamkan. Seharusnya untuk kejahatan diancamkan pidana yang berat seperti pidana mati atau penjara/tutupan. Ternyata pendapat ini menemui kesulitan karena pidana kurungan dan denda diancamkan, baik pada kejahatan maupun pelanggaran. Dari sudut pemidanaan, pembagian kejahatan sebagai delik hukum atau pelanggaran sebagai delik undang-undang, tidak banyak faedahnya sebagai pedoman. Demikian pula dari sudut ketentuan berat/ringannya ancaman pidana terhadapnya, seperti yang dikemukakan di atas, sulit untuk dipedomani. “Dalam penerapan hukum positif tiada yang merupakan suatu kesulitan, karena dengan penempatan kejahatan dalam buku kedua dan pelanggaran dalam buku ketiga, sudah cukup sebagai pedoman untuk menentukan apakah sesuatu tindakan merupakan kejahatan atau pelanggaran.”

Mengenai tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan lainnya setingkat dengan KUHP telah ditentukan apakah ia merupakan kejahatan atau pelanggaran. Sedangkan tindak pidana yang diatur dalam peraturan yang lebih rendah tingkatannya (peraturan pemerintah, peraturan-peraturan gubernur/kepala daerah dan sebagainya) pada umumnya merupakan pelanggaran.

Kegunaan pembedaan kejahatan terhadap pelanggaran, kita temukan dalam sistematika KUHP yang merupakan “buku induk” bagi semua perundang-undangan hukum pidana. Sedangkan istilah tindak pidana merupakan salah satu terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “Het Strafbare feit” yang setelah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti:
a) Perbuatan yang dapat/boleh dihukum
b) Peristiwa pidana
c) Perbuatan pidana dan
d) Tindak pidana

“Beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana mengenai istilah “Het Strafbaar feit” antara lain :
a) Rumusan Simon
Simon merumuskan “Een Strafbaar feit” adalah suatu handeling (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (onrechtmatig) dilakukan dengan kesalahan (schuld) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur, yaitu : unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu, dan unsur subjektif yang berupa kesalahan (schuld) dan kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar) dari petindak.
b) Rumusan Van Hammel
Van Hammel merumuskan “Strafbaar feit” itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simon, hanya ditambah dengan kalimat “tindakan mana bersifat dapat dipidana”.
c) Rumusan VOS
VOS merumuskan “Strafbaar feit” adalah suatu kelakukan (gedraging) manusia yang dilarang dan oleh undang-undang diancam dengan pidana.
d) Rumusan Pompe
Pompe merumuskan “Strafbaar feit” adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.”

“Para sarjana Indonesia juga telah memberikan definisi mengenai tindak pidana ini, yaitu :
a) Mr. Karni mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang boleh dihukum.
b) Mr. R. Tresna mendefinisikan tindak pidana sebagai peristiwa pidana.
c) Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan pidana.
d) Dr. Wirdjnono Prodjodikoro mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.”

Setelah melihat pendapat beberapa ahli mengenai pengertian tindak pidana, maka selanjutnya dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah terdiri dari dua suku kata yaitu tindak dan pidana. Istilah tindak dan pidana adalah merupakan singkatan dari tindakan dan penindak. Artinya ada orang yang melakukan suatu tindakan, sedangkan orang yang melakukan tindakan itu dinamakan penindak. Mungkin suatu tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja, tetapi dalam banyak hal suatu tindakan tertentu hanya mungkin dilakukan oleh seseorang dari suatu golongan jensi kelamin saja, atau seseorang dari suatu golongan yang bekerja pada negara/pemerintah (pegawai negeri, militer, nakhoda dan sebagainya) atau seseorang dari golongan lainnya. “Jadi status/kualifikasi seseorang petindak harus ditentukan apakah ia salah seorang dari “barang siapa”, atau seseorang dari suatu golongan tertentu. Bahwa jika ternyata petindak itu tidak hanya orang (natuurlijk -persoon) saja melainkan juga mungkin berbentuk badan hukum.” Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat, baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan tersebut. Pada umumnya untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan kepentingan umum di samping kepentingan perseorangan, dikehendaki turun tangannya penguasa. Apabila penguasa tidak turun tangan, maka tindakan-tindakan tersebut akan merupakan sumber kekacauan yang tak akan habis-habisnya.

“Demi menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat, perlu ditentukan mengenai tindakan-tindakan yang dilarang atau yang diharuskan. Pelanggaran kepada ketentuan tersebut diancam dengan pidana. Singkatnya perlu ditentukan tindakan-tindakan apa saja yang dilarang atau diharuskan dan ditentukan ancaman pidananya dalam perundang-undangan. Penjatuhan pidana kepada pelanggar, selain dimaksudkan untuk menegakkan keadilan, juga untuk mengembalikan keseimbangan kejiwaan dalam masyarakat.”

3. Pengertian Tindak Pidana Penistaan Agama
Perlu diketahui bahwa Code Penal sendiri tidak mengatur mengenai delik agama, yang ada hanyalah undang-undang mengenai “Godslastering” di Negeri Belanda pada tahun 1932 yang terkenal dengan nama “Lex Donner” oleh Menteri Donner yang menciptakan undang-undang tersebut. Undang-undang di Jerman dalam Strafgesetzbuch mencantumkan delik agama dalam Pasal 166, tampaknya menjadi model dan ilham bagi Negeri Belanda, yang tidak memiliki aturan mengenai delik agama tersebut di tengah-tengah kehidupan hukum di sana dan tidak mengadakan transfer ke KUHP Indonesia.

Akhirnya tindak pidana penistaan terhadap agama diatur di dalam Pasal 156 dan 156a, yang memidanakan barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :
1. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
2. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di negeri Belanda, Jerman dan lain-lain, bahwa ucapan, pernyataan ataupun perbuatan-perbuatan yang mengejek Tuhan, memiliki peraturan sendiri, suatu Godslasteringswet di samping peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan delik¬delik agama, ataupun pernyataan terhadap Tuhan, Nabi dan lain-lainnya dituangkan dalam satu ketentuan seperti di Inggris, yaitu “blasphemy”.

Selanjutnya Oemar Seno Adji berpendapat, tindak pidana penistaan terhadap agama di Indonesia sendiri diatur di dalam Pasal 156 dan Pasal 156a KUHP, yang dimasukkan pada tahun 1965 dengan Penpres No. 1 Tahun 1965 ke dalam kodifikasi mengenai delik agama. Namun demikian, Indonesia dengan Pancasila dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai causa prima, tidak memiliki suatu “afweer” terhadap serangan kata-kata mengejek terhadap Tuhan. Tidak terdapat di sini suatu perundang-undangan semacam Godslasteringswet ataupun blasphemous libel di atas. Hal ini dikemukakan sebagai suatu kekurangan yang vital dalam suatu negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tindak pidana penistaan terhadap agama yang diatur di dalam Pasal 156 KUHP, adalah salah satu dari “haatzaai-artikelen ” yang “befaamd ” dirumuskan dengan perbuatan pidana yang kontroversial, yaitu mengeluarkan pernyataan perasaan bermusuhan, benci atau merendahkan dengan objek dari perbuatan pidana tersebut, ialah golongan penduduk, yang kemudian diikuti oleh interprestasi otentik.
Dikatakan dalam Pasal 156 KUHP kemudian, bahwa yang dimaksudkan dengan golongan penduduk ialah golongan yang berbeda, antara lain karena agama dengan golongan penduduk yang lain. Maka suatu pernyataan perasaan di muka umum yang bermusuhan, benci atau merendahkan terhadap golongan agama, dapat dipidanakan berdasarkan Pasal 156 KUHP. Selanjutnya istilah dalam bahasa Belanda, yaitu ongelukkig adalah pernyataan yang ditujukan terhadap golongan agama itu ditempatkan dalam salah satu haatzaai-artikelen.
Selanjutnya Pasal 156a KUHP memidanakan barangsiapa di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :
a. yang pada pokoknya bersifat bermusuhan, penyalagunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
b. dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Seperti telah dikemukakan di atas, pasal ini dimasukkan dalam kodifikasi delik agama pada Penpres No. 1 Tahun 1965, di mana dalam Pasal 1 Penpres tersebut melarang untuk dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan-kegiatan mana menyimpang dari pokok ajaran agama itu.

Selanjutnya barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 1 tersebut, ia diberi peringatan dan diperintahkan untuk menghentikan perbuatannya itu ke dalam suatu keputusan bersama menteri agama, jaksa agung dan menteri dalam negeri. Jika yang melanggar itu suatu organisasi atau aliran kepercayaan, ia oleh presiden setelah mendapat pertimbangan dari menteri agama, menteri/jaksa agung dan menteri dalam negeri, dapat dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi/aliran terlarang.

Jika setelah diadakan tindakan-tindakan sebagaimana tersebut di atas, ia masih terus melanggar ketentuan dalam Pasal 1 itu, maka orang/anggota atau anggota pengurus dari organisasi/aliran tersebut dipidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Sandaran dari peraturan tersebut adalah pertama-tama melindungi ketenteraman beragama dari pernyataan ataupun perbuatan penodaan/penghinaan serta ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam usulan penelitian ini adalah jenis penelitian Normatif
2. Metode Pendekatan
Dalam Penulisan penelitian ini agar memenuhi kriteria ilmiah dan dapat mendekati kebenaran, maka metode pendekatan yang digunakan adalah :
a. Pendekatan Konseptual, merupakan pendekatan yang mengkaji tentang asas-asas hukum, norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan baik yang berasal dari Undang-Undang, Dokumen, buku-buku, dan sumber-sumber resmi yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.
b. Pendekatan Sosiologis, yakni pendekatan yang melihat atau memperhatikan keberlakuan atau penerapan aturan – aturan hukum dalam praktik yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.
c. Pendekatan Perundang – undangan, yakni pengkajian terhadap terhadap peraturan perundang – undangan yang terkait dengan isu hukum.
2. Jenis Bahan Hukum
a.) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan pada hukum sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan.
b.) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang meliputi buku-buku, referensi, makalah, majalah, hasil penelitian dan lain-lain, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
c.) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia

3. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum
Dalam proses pengumpulan bahan hukum, peneliti menggunakan studi dokumen, yang mana dokumen ini merupakan data kepustakaan yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, literatur, karya tulis dan situs web.

4. Analisis Bahan Hukum
Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dan diperoleh dalam penelitian kemudian diolah secara sistematis, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunkan metode kualitatif, yaitu bahan hukum yang disusun dan disajikan berupa rangkaian kalimat-kalimat yang menggambarkan hasil penelitian yang didasarkan pada masalah yang diteliti.

H. DAFTAR PUSTAKA
1. Buku/Makalah
Adji, Oemar Seno, Hukum (Acara) Pidana dalam Prospeksi, Alumni, Bandung, 1983. Ridwan Hasibuan, Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik, USU Press, Medan, 1994.

Anwar . H.A.K. Moch, Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP, Alumni, Bandung, 1981.

Dewantara ,Nanda Agung. Kemampuan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan-Kejahatan Baru yang Berkembang dalam Masyarakat, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Djamali, R. Abdoel, Pengantar Hukum Indonesia, Rajawali, Jakarta, 1984.

Ediwarman, Selayang Pandang Tentang Kriminologi, USU Press, Medan, 1994.

Hendrojono, Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum, Srikandi, Agustus 2005

Hurwitz, Stephan, Kriminologi, saduran Ny. L. Moeljatno, Bina Aksara, Jakarta,

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Pliteia, Bogor, 1996.

Sahetapy.JE, Kriminologi Suatu Pengantar, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitan Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta 1998

M.W.E,Noach, Kriminologi Suatu Pengantar, diterjemahkan oleh JE. Sahetapy, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992

_____ , Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), Alumni, Bandung, 1981.

2. Internet
Ahmad Sarwat, Aliran-Aliran Sesat di Indonesia, diakses dari situs : http://www.eramuslim.com/ustadz/aqd/7b06080216-aliran-aliran-sesat-indonesia.htm

AH. Mahally, Pemicu Timbulnya Aliran Sesat, diakses dari situs Republika online, tanggal 9 November 2007.

Ari Nursanti, Mewaspadai penyebaran aliran sesat, diakses dari situs : http://www.wawasandigital. com. index.php/Senin/ 12/November/2007

H.M. Rizal Fadhilah, Aspek Hukum Pertobatan Mushaddeq, diakses dari situs : http://www.pikiran-rakyat.com/14/November/2007.

Fenoma Aliran Sesat dan Makna Kebebasan Beragama, Diakses dari situs : http://www.cmm.or.id/cmm-ind_more.php?id=4984, 27 November 2007.

3. Surat Kabar/Majalah/Tabloid
Ahmadiyah Jahat dan Sesat, Tabloid Surat Islam, Edisi 36, tanggal 18-31 Januari 2008 M/9 – 22 Muharram 1429 H.

Melepas Jerat Aliran Sesat, diakses dari situs : http://www.cmm.or.id/cmm-ind_more.php?id=4969_0_3_30_M14
MUI Tetapkan Kriterika Aliran Sesat, diakses dari situs :http://groups.google.com/group/soc.culture.indonesia/browse_thread/thread/969c 7ef61ed6b8c4/0175364d6029c192?lnk=raot, Rabu, 07 Nopember 2007.
Dendam Kesumat Membonceng Ahmadiyah, Suara Islam, Edisi 36 tanggal 18-31 Januari 2008 M/9 – 22 Muharram 1429 H.

Majelis Ulama Indonesia, Rakornas Majelis Ulama Indonesia 2007, Suara Islam, Edisi 32 tanggal 23 November – 6 Desember 2007 M/13 Dzulqaidah -26
Dzulqaidah 1428 H.

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s