TEKNIK PER UNDANG-UNDANGAN

ISTILAH PERAT.PER UU
DLM LITERATUR/NASKAH PERAT. PER UU DIGUNAKAN BERBAGAI ISTILAH SEPERTI:
 PERUNDANGAN;
 PERUNDANG-UNDANGAN;
 PERATURAN PERUNDANGAN;
 PERATURAN NEGARA.
DLM BHS BELANDA DIGUNAKAN ISTILAH:
 WET;
 WETGEVING;
 WETTELIJKE REGELINGEN
ISTILAH PER UU:BERASAL DR KT “UU” YG MENUJUK KPD JENIS/PERAT.YG DIBUAT OLEH NEG.

Continue reading “TEKNIK PER UNDANG-UNDANGAN”

Advertisements

HUKUM DAN KEADILAN

1. Konsep Keadilan
Berbicara mengenai keadilan, kiranya perlu meninjau berbagai teori para ahli. Salah satunya adalah Plato. Muslehuddin di dalam bukunya Philosophy of Islamic Law and Orientalists, menyebutkan pandangan Plato sebagai berikut:
In his view, justice consists in a harmonious relation, between the various parts of the social organism . Every citizen must do his duty in his appointed place and do the thing for which his nature is best suited (Muslehuddin, 1986 : 42).
Dalam mengartikan keadilan, Plato sangat dipengaruhi oleh cita-cita kolektivistik yang memandang keadilan sebagai hubungan harmonis dengan berbagai organisme sosial. Setiap warga Negara harus melakukan tugasnya sesuai dengan posisi dan sifat alamiahnya. Pendapat Plato tersebut merupakan pemyataan kelas, maka keadilan Platonis berarti bahwa para anggota setiap masyarakat harus menyelesaikan pekerjaan masing-masing dan tidak boleh meneampuri urusan anggota kelas lain. Pembuat peraturan harus menempatkan dengan jelas posisi setiap kelompok masyarakat di mana dan situasi bagaimana yang eoeok untuk seseorang. Pendapat tersebut berangkat dari asumsi dasar bahwa manusia bukanlah suatu jiwa yang terisolir dan bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya, tetapi manu sia adalah jiwa yang terikat dengan peraturan dan tatanan universal yang harus menundukkan keinginan pribadinya kepada organik kolektif. Dari sini terkesan pemahaman bahwa, keadilan dalam konsep Plato sangat terkait dengan peran dan fungsi individu dalam masyarakat. 1dealisme keadilan akan tereapai bila dalam kehidupan semua unsur masyarakat berupa individu dapat menempatkan dirinya pada proporsi masing-rnasing dan bertanggung jawab penuh terhadap tugas yang diemban, selanjutnya tidak dapat meneampuri urusan dan tugas kelompok lain. Kesan lainnya adalah Plato membentuk manusia dalam kotak-kotak kelompok (rasis), peran suatu kelompok tidak dapat menyeberang ke kelompok lain.
Continue reading “HUKUM DAN KEADILAN”