Perbandingan Sikap Partai Republik dan Partai Demokrat di Amerika Serikat Terhadap Isu Terorisme Pasca Tragedi 9/11

Bab I
Pendahuluan

1.1 Latar Belakang
Terorisme yang seperti kita ketahui merupakan serangkaian serangan terakomodasi yang semata – mata untuk meningkatkan rasa teror terhadap sekelompok masyarakat. sejak terjadinya peristiwa World Trade Center (WTC) di New York, Amerika Serikat ( AS ) pada tanggal 11 September 2001, istilah terorisme ini mulai mencuat. Hal ini langsung menjadi fokus utama Amerika Serikat yang pada akhirnya AS mengeluarkan kebijakan menentang terorisme.[ Kebijakan mengenai perang melawan terorisme dikemukakan Presiden George W. Bush dalam pidatonya yang dirilis oleh Gedung Putih pada tanggal 7 Oktober 2001. Pidato tersebut mengemukakan bahwa perang melawan terorisme akan menjadi fokus kebijakan luar negeri Amerika Serikat bersama sekutu – sekutu dekatnya seperti Inggris dan negara – negara yang tergabung di dalam NATO. Naskah lengkap pidato Bush diakses dari http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/10/print/20011007-8.html pada tanggal 16 Mei 2010] Salah satu aktor yang menentukan kebijakan mengenai terorisme adalah Presiden di bawah lembaga National Security Council’s (NSC’s). National Security Council (NSC) merupakan bagian dari kepresidenan yang bertugas untuk memberikan saran mengenai masalah keamanan nasional dan kebijakan luar negeri. Dewan tersebut juga memiliki fungsi sebagai basis kekuatan militer utama Presiden di dalam koordinasi kebijakan-kebijakan yang dibuat kepada agen-agen yang ada di pemerintahan.[ Lihat National Security Council. The White House

http://www.whitehouse.gov/administration/eop/nsc/ ] Sedangkan PCC mengawasi empat kelompok yang mengawasi kebijakan terkait: (1) Keberlanjutan operasi federal The PCC oversees four working; (2) pencegahan dan respon terhadap aksi terorisme dari luar; (3) pencegahan dan respon terhadap senjata pemusnah masal; (4) pencegahan dan respon terhadap aksi kejahatan cyberthreats.[ Lihat Terrorism, the Future, and U.S. Foreign Policy. Issue Brief for Congress Received through the CRS Web. Raphael F. Perl. Foreign Affairs, Defense, and Trade Division. Updated: September 13, 2001. http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB55/crs20010913.pdf%5D Meskipun demikian, Presiden tetap memiliki peranan penting di dalam menentukan kebijakan pertahanan keamanan yang diambil oleh AS. Dan sebagai negara yang demokratis, pembuatan kebijakan di AS turut melibatkan Kongres yang merupakan representasi dari rakyat AS.
Di masa pemerintahan Bush, tiap kali pejabat tinggi AS melawat ke sebuah negara, aksi unjuk rasa anti-AS selalu menyambut kedatangan mereka. Berbagai jajak pendapat yang digelar sejumlah lembaga polling terpercaya Barat juga membenarkan terjadinya kemerosotan popularitas AS di mata masyarakat dunia, terutama di kalangan negara-negara muslim. Sedemikian bencinya masyarakat dunia terhadap Washington, sampai-sampai pemerintahan Bush mendirikan lembaga khusus di departemen luar negeri AS yang bertugas untuk memperbaiki citra AS. Dalam kasus invasi AS ke Irak di tahun 2003 lalu, Bush sebagai Presiden AS saat itu juga melakukan hal yang sama. Usulan agenda untuk menginvasi Irak di tahun 2003 merupakan sebagai direct access Bush untuk dapat meraih pertimbangan Kongres. Untuk menunjang hal tersebut, Bush melakukan indirect access, yaitu melalui opini publik AS. Dalam hal ini Bush beserta kabinetnya berupaya keras untuk bisa meraih dukungan publik terhadap agenda yang telah disiapkannya yaitu menginvasi Irak. Untuk dapat menggolkan usulan agendanya di Kongres, Bush melakukan berbagai cara untuk meraih dan membentuk opini publik yang sejalan dengan kebijakannya itu. Dengan menggunakan berbagai macam media massa baik eletronik maupun cetak, Bush selalu menyampaikan betapa pentingnya menginvasi Irak sebagai respon terhadap tragedi 9/11 yang menyebabkan trauma bagi warga AS, sebagai war on terrorism, untuk memusnahkan Weapon Mass Destruction (WMD) yang diduga ada di Irak, dan sebagainya.[ Lihat Plans for Iraq Attack Began on 9/11, ( CBS News, 4 September 2002 ), diakses dari http://www.cbsnews.com/stories/2002/09/04/september11/main520830.shtml pada tanggal 16 Mei 2010] Berbagai seruan dilontarkan dan pihak media pun turut membantu dalam packaging-nya dan menyebarluaskannya secara massive ke penjuru kota, negara bagian, dan tingkat federal sehingga isu invasi Irak ini menjadi sorotan publik, dan nantinya dapat membentuk opini publik secara keseluruhan yang mendukung Invasi AS ke Irak tersebut.
Atas nama pemberantasan terorisme dan menyebarkan demokrasi, AS melancarkan invasi ke Afghanistan dan Irak. Namun pada kenyataannya AS tidak jujur di dalam penegakkan demokrasi dan sering menerapkan standar ganda. Negara – negara di Timur Tengah yang menjadi sekutu AS sebagian besar merupakan negara yang tidak menerapkan sistem demokrasi seperti Arab Saudi. Jika AS benar-benar memiliki tujuan untuk menegakkan demokrasi di Timur Tengah, maka akan banyak partai anti – AS di negara – negara Timur Tengah yang menjadi pemenang, seperti Hamas di Palestina. Meskipun kelompok Hamas berhasil menjadi pemenang lewat pemilu yang dmokratis, namun AS tidak mengakui kemenangan Hamas tersebut dan memberikan dukungannya kepada Fattah yang dinilai lebih moderat.[ Catatan Mata Kuliah Politik Luar Negeri Amerika Serikat 2009, Ilmu Hubungan Internasional – Universitas Gadjah Mada]
Topik kampanye “perubahan” yang diusung Obama mampu “menyihir” rakyat AS yang tidak suka dengan politik luar negeri Presiden Bush yang dianggap terlalu agresif. Kebijakan agresif Bush yang suka melakukan pertumpahan darah, menjatuhkan kredibilitas AS di mata dunia, dan menyebabkan krisis ekonomi di dalam negeri. Berbeda dengan rivalnya John McCain yang meneruskan politik luar negeri Bush, Obama menyatakan jika terpilih akan segera menarik pasukan AS dari Irak. Kampanye ini berhasil membentuk perspesi bahwa Obama anti perang. Obama mengungkapkan di dalam kampanyenya bahwa dia hanya akan memerangi masalah terorisme yang merupakan ancaman nyata bagi AS. Dalam hal ini, Obama menyebutkan Al – Qaeda dan Taliban sebagai teroris yang dapat menjadi ancaman.[Amy Zalman, Ph.D, Obama on Terrorism, ( About.com, 22 Oktober 2002 ) diakses dari http://terrorism.about.com/od/issuestrends/a/BarackObama.htm pada tanggal 16 Mei 2010] Melihat kondisi dilematis semacam itu, maka slogan “change” yang diusung Obama mampu menyihir perhatian publik dan untuk sementara mampu mengelabui mereka dengan cerdasnya. Namun slogan perubahan yang diusung Obama pada masa itu hanya merupakan perangkat kampanye untuk meraup suara masyarakat.
Kebijakan Obama di Afghanistan yang memutuskan untuk menambah pasukan AS di negara itu, menunjukkan bahwa ia tak berbeda jauh dengan George W. Bush, yang menggunakan kekuatan militer untuk mengukuhkan hegemoni AS di Afghanistan. Visi Obama tetap menjalankan politik war on terror. Obama menekankan jika terpilih menjadi Presiden, ia akan menarik pasukan AS di Irak dan menambah kekuatan militer di Afghanistan.Visi war on terror yang diemban Obama adalah bukti agenda Obama ketika menjadi Presiden meneruskan politik luar negeri imperialisme AS. Visi ini sama dengan visi yang diusung oleh Bush, namun memiliki cara yang berbeda di dalam merealisasikannya.

1.2 Rumusan Masalah
Bagaimana karakteristik Partai Republik dan Partai Demokrat di Amerika Serikat dilihat dari sikap keduanya menanggapi isu terorisme pasca 9/11?

1.3 Landasan Konseptual
Divisi dari negara bangsa AS pada akhir abad ke-19 mengalami perubahan yang sangat signifikan. Pertama, destruksi dari perubahan politik feodal terbesar oleh kelompok populis Amerika merupakan sinyal dari mundurnya politisi buruh dari panggung perpolitikan nasional. Gerakan besar kedua, terjadi pada saat Robert La Follete dan Teddy Rosevelt muncul sebagai representasi dari kaum urban menengah yang terdidik. Sperti telah diketahui, bangkitnya sektor perekonomian, modernisasi teknologi, dan masuknya kepemimpinan bisnis dalam mengontrol kampanye politik dimulai selama gilded age atau pada masa kesejahteraan muncul. Tiga partai yang dominan pada masa itu, Demokrat, Republik, dan Partai Rakyat. Ketiganya memiliki ideologi masing-masing dan basis masa yang berbeda. Hal itu sangat kentara dari hasil pemilu selama tahun 1890-an[N.K Characteristics of the Republican, Democratic, and Populist Parties in the Gilded Age, ( 25 November 2006 ), Diakses dari http://www.associatedcontent.com/article/29338/characteristics_of_the_republican_democratic.html pada 5 November 2009].
Secara ideologi antara Demokrat dan Republik dapat dibedakan dengan istilah Liberal dan Konservatif. Dengan demikian, maka kedua partai tersebut dapat dikategorikan menjadi Partai Kanan sebagaimana pembagian tipologi partai menurut Hagopian. Sebagai kelompok konservatif, Republik memiliki kepercayaan yang kuat bahwa kekuasaan akan berjalan efektif bila kekuasaan memiliki kecenderungan untuk bersifat top-down. Hal ini tercermin dari berbagai kebijakan yang mereka keluarkan. Sedangkan hal sebaliknya terjadi pada Partai Demokrat. Partai Demokrat memiliki kecenderungaan kekuasaan yang lebih memihak kepada negara bagian atau sifat yang down-top[ Gordon, Jesse dalam http://www.ontheissues.org/askme/Dem_rep.htm, ( 3 Agustus 2000 ),. Diakses pada 5 November 2009 pukul 07.49]. Secara umum, kebijakan dan pandangan antara liberal dan konservatif dapat dilihat dalam kasus-kasus tertentu.
Liberal menyatakan bahwa tugas pemerintah adalah menciptakan iklim ekonomi yang baik bagi dunia usaha dan bisnis (mengontrol upah pekerja, menetapkan upah minimum, jaminan bagi pensiunan) sedangkan bagi konservatif pemerintah seharusnya turut memiliki kewenangan dalam hal ekonomi[Ibid.]. Konservatif mengatakan bahwa menjadi tugas pemerintah untuk memastikan ukuran-ukuran moral masyarakat (nilai dan norma) dan memberi hukuman bagi para pelanggar (aturan pernikahan homoseksual, pengkonsumsi obat-obatan terlarang), sedangkan Liberal percaya bahwa hal tersebut adalah bukan sebagai kewajiban pemerintah[Ibid.]. Kaum Liberal dalam hal militer dan yudikatif juga memiliki keyakinan yang berbeda. Liberal mengatakan bahwa tugas pemerintah hanya memastikan bahwa militer hanya perlu dijaga keseimbangannya untuk mempertahankan diri dan bukan untuk menyerang keluar secara agresif dan memastikan hukum berjalan sesuai asas keadilan. Hal ini berbeda dengan pandangan konservatif, yang mengatakan intervensi pemerintah dalam kebijakan militer dan yudikatif perlu untuk mengontrol berjalannya stabilitas dan keamanan nasional[Ibid. ]. Meskipun secara ideologi Partai Demokrat dan Partai Republik hanya memiliki sdikit perbedaan, akan tetapi keduanya tetap memiliki pijakan yang berbeda khususnya di dalam isu – isu tertentu. Pijakan yang berbeda antara partai Demokrat (liberal) dan Republik (konservatif) tersebut memiliki konsekuensi yang membuat keduanya selalu bersinggungan dalam perpolitikan nasional pada isu-isu tertentu.
Giovanni Sartori membagi sistem kepartaian di suatu negara ke dalam tiga macam tipe. Pertama, the simple two party system atau sistem dua partai sederhana. Pada sistem ini, negara hanya terdiri dari dua kubu partai dengan jarak ideologi yang sangat kecil. Arah gerakan partai tersebut adalah memusat sentripetal yakni bergerak ke arah pemerintaha. Dengan adanya dua kubu tersebut, maka berjalanlah pemerintahan yang bersifat alternatif. Kedua, the moderate multiparty system / sistem multipartai moderat. Sistem kepartaian ini ditandai dengan adanya dua kubu partai dengan jarak ideologi yang kecil dan di dalam pemerintahan terdiri dari partai – partai yang berkoalisi. Ketiga, the extreme multiparty system / sistem multipartai ekstrem dengan adanya tiga kubu di dalam pemerintahan dan memiliki jarak ideologi yang besar serta pemerintahan yang bersifat penyingkiran.[ Mark N. Hagobian, Regimes, Movements, and Ideologies: A Comparative Introduction to Political Science (New York and London: Longman Inc, 1978), h.326 – 338
]

1.4 Hipotesis
Baik Partai Demokrat maupun Partai Republik mendukung adanya war on terrorism. Akan tetapi masing-masing partai memiliki cara yang berbeda dalam menjalankan kebijakan ini bergantung pada ideologi masing-masing partai.
Bab II
Pembahasan

2.1 Sikap Partai Republik Terhadap Isu Terorisme Pasca 9/11
Foreign policy is the system of activities evolved by communities for changing the behavior of other states and for adjusting their own activities to the international environment.[ George Modelksi, political scientist, 1999] Foreign policy called as the decisions governing authorities make to realize international goals. Konsep politik luar negeri merupakan seperangkat kebijakan yang digunakan sebagai strategi untuk menentukan tindakan ke wilayah atau negara lain, dimana negara sebagai aktor utama. Fokus kebijakan luar negeri adalah wilayah eksternal, dimana segala tindakan dipengaruhi oleh power, interest (kepentingan nasional) dan influence (pengaruh). Adapaun aktor yang terlibat dalam pengambilan kebijakan luar negeri adalah para pemimpin negara (presiden atau raja) dan para birokrat.
Amerika Serikat sebuah negara maju dan hegemon dunia masa kini, merupakan negara yang mengusung demokrasi dalam setiap kebijakan dalam dan luar negeri negaranya. Tidak hanya demokrasi, pembahasan memgenai hak asasi manusia dan isu kontemporer seperti terorisme pun menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa Perang Dingin adalah “Containment Policy”, dimana Amerika Serikat melakukan politik pembendungan terhadap lawannya yakni USSR demi mencapai kepentingan nasional negara. Selain itu pada tahun 2002 melalui security strategy (NSS) Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan “the best defence is good offence”, yang memiliki maksud bahwa pertahanan terbaik suatu /negara adalah ketika melakukan penyerangan. Selanjutnya, pola kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang agresif ini berlanjut pasca peristiwa 11 September (9/11), yaitu adanya tindakan berdasar kebijakan “pre-emptive strike”. Tindakan antisipastif ini mempunyai prinsip dasar bahwa Amerika Serikat melakukan penyerangan terlebih dahulu sebelum diserang lawannya.
Strategi atau pola kebijakan luar negeri Amerika Serikat tidak lepas dari pengaruh aktor– aktor yang terlibat. Pasca peristiwa 9/11, aktor yang terlibat adalah pemimpin negara (presiden Bush Jr) dan para birokrat (seperti partai politik dan para think thank). Pemimpin negara dengan dominasi partai Republik, cenderung konservatif, membuat keputusan pada kebijakan luar negeri Amerika Serikat bersifat agresif dan fokus pada kekuatan militer. Partai Republik lahir pada tahun 1854, dengan Perang Sipil sebagai pendekatan dan latar belakang. Partai Republik saat itu merupakan partai oposisi daerah utara dengan fokus pada perbudakan yang tersebar di banyak wilayah baru. Partai Republik juga merupakan bagian dari partai Union, partai utara, Lincoln, ide – ide pembebasan budak, kemenangan dalam Perang Sipil dan pemaksaan Rekosntruksi. Menilik dari sejarah kaum Whig, partai Republik juga mewarisi kemampuan dalam berbisnis, sebagai pedagang dan ketertarikan terhadap kepemilikan atau properti pribadi.[ Beck, Paul Allen dan Frank J.Sorauf. Party Politics in America. ( USA : HarperCollins Publisher, 1992 )]
Beberapa aktor dalam partai Republik mendukung unilateralisme pada isu keamanan nasional, mempercayai bahwa kemampuan dan hak Amerika Serikat untuk bertindak tanpa dukungan npendapat dari berbagai pihak dalam hal atau permasalahan pertahanan nasional. Secara umum, pemikiran partai Republik pada bidang pertahanan dan hubungan internasional banyak dipengaruhi oleh teori neorealisme dan realisme, yang menggambarkan konflik antar bangsa sebagai perjuangan antara pasukan tanpa wajah struktur internasional, sebagai sesuatu yang kontras dari ide-ide dan tindakan individual pemimpin. Pengaruh aliran atau sudut pandang realis terlihat pada Reagan Evil Empirestance terhadap Uni Soviet dan George W. Bush ‘s Axis of evil.
Partai Republik memperoleh keuntungan pada pemilu tahun 2002 dan 2004, dimana perang terhadap terorisme menjadi salah satu isu dominan yang membuat partai ini mampu menjadi pemenang di dalam pemilu. Semenjak peristiwa serangan 11 September 2001, banyak pihak yang mendukung kebijakan neo-konservatif partai Republik yang disebut War on Terror, termasuk kebijakan perang di Afghanistan tahun 2001 dan invasi terhadap Irak tahun 2003. Kebijakan lain yang dirumuskan pada masa pemerintahan Bush adalah dengan membuka penjara yang diperuntukkan bagi para teroris di Teluk Guantanamo. Selain kebijakan War on Terror, Partai Republik juga menelurkan kebijakan Pre-Emptive Strike. Kebijakan ini dapat disebut kebijakan pertahanan, dimana Amerika Serikat dapat terlebih dahulu melakukan perang dan menghancurkan pertahanan militer musuh berdasarkan ekspektasi akan keadaan masa depan.[ Ekspektasi masa depan yang dilakukan Amerika Serikat bertujuan untuk terhindar dari serangan – serangan militer, seperti yang telah terjadi pada peristiwa serangan 11 September 2001.] Sebagai contoh adalah penyerangan Amerika Serikat terhadap Irak tahun 2003. Alasan yang dikemukakan adalah Irak mempunyai tiga masalah besar yang harus segera diselesaikan menurut cara Amerika.[ Dra. Siti Muti’ah Setiawati, M. A. Irak di Bawah Kekuasaan Amerika : Dampaknya Bagi Stabilitas Politik Timur Tengah dan Reaksi (Rakyat) Indonesia. ( Yogyakarta : Pusat Pengkajian Masalah Timur Tengah UGM, 2004 ) halaman 15 – 16] Pertama, Irak dipimpin oleh seorang yang diktator yang otoriter serta represif yaitu Saddam Hussein yang telah berkuasa sejak tahun 1979. Dalam rangka menegakkan demokrasi dan hak asasi manusia, Amerika merasa perlu untuk mengganti tokoh ini melalui sanksi – sanksi berupa resolusi sampai Saddam Hussein terguling dari kekuasaannya. Kedua, Irak merupakan negara agresif yang selalu membahayakan rakyatnya dan juga negara – negara tetangga karena selalu ingin memperluas wilayah dengan cara berperang. Maka, menurut Amerika, sikap agresif ini harus dilunakkan dengan cara melemahkan sumber kekuatan negara tersebut. Ketiga, Irak dianggap sebagai negara yang memiliki senjata pemusnah massal yang sangat membahayakan rakyat dan negara – negara tetangga. Sehingga, menurut Amerika tindakan antisipatif ini sangat beralasan demi menjaga perdamaian dunia dan keberlangsungan hidup umat manusia.
Kebijakan perang terhadap Irak menimbulkan dampak lebih dari sekedar menggulingkan Saddam Hussein. Dampak lanjutannya adalah kekacauan atau menimbulkan korban dari sistem aliansi global yang telah ada sejak Perang Dunia II. Adapun kebijakan perang terhadap Irak dikenal juga dengan “Bush Doctrine”. Doktrin yang dicetuskan sebagai sikap preventif Amerika terhadap tindakan dan serangan terorisme. Sikap preventif Amerika ini menjadi yang pertama dalam sejarah dunia, dikarenakan pada saat itu pertama kali sebuah bangsa menyerang bangsa lain tanpa mempeoleh serangan terlebih dahulu. Sikap preventif Amerika Serikat tidak hanya berhenti pada penyerangan terhadap Irak, namun juga ketika Bush Jr memutuskan untuk mencari cara guna pencegahan berbagai negara memperoleh senjata pemusnah massal. Sikap ini mengundang pendapat dan pujian dari Senator Delaware, Joseph Biden, dari Partai Demokrat di Senat Komite Hubungan Luar Negeri. Menurut Biden, sikap ini merupakan hal yang paling berani yang telah dilakukan presiden selama 30 tahun pemerintahan di Amerika Serikat. Kebijakan ini tentu sangat menarik perhatian dan sangat berbahaya.
Kebijakan Bush Jr ini didukung penuh oleh partai Republik, yang mana terlihat oleh pendapat dari William Kristol, seorang republikan yang terkemuka, yang juga ikut mengembangkan strategi preventif Amerika.[ Susan Page, Confronting Iraq, (USA : USA Today, 2003 ) Diakses dari http://www.usatoday.com/educate/iraq/war7-article.htm pada 25 April 2010] Menurut pendapatnya, saat ini adalah era baru bagi kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Hal ini berkaitan dengan implikasi Irak yang sangat luas, tidak hanya bagi di daerah Irak dan kawasannya namun juga berdampak pada tatanan dunia global. Maka, Amerika Serikat sebagai hegemon pada masa itu berhak untuk melakukan perang (menggunakan supremasi militer) untuk melindungi kepentingan dan menegaskan nilai – nilainya (demokrasi dan hak asasi manusia) tanpa ada provokasi dari pihak manapun.

2.2 Sikap Partai Demokrat Terhadap Isu Terorisme Pasca 9/11
Posisi Partai Demokrat pasca serangan terorisme 9/11 masih menjadi “the Second Party”, maksudnya Partai Republik dibawah kepemimpinan Bush masih bertindak sebagai incumbent pada tahun 2001 sampai pada akhirnya digantikan oleh Obama melalui kemenangan di dalam Pemilu 2008, yang berasal dari Partai Demokrat. Pada masa pemerintahannya, Bush telah mencanangkan GWOT yakni “Global War on Terrorism” untuk menghadapi aksi-aksi terorisme, sebagai bentuk respon nyata terhadap tragedi 11 September 2001. GWOT pada dasarnya didukung oleh kedua partai, Republik dan Demokrat. Sikap Partai Demokrat di dalam menghadapi isu terorisme banyak dipengaruhi dengan munculnya “the Big Lie” yakni Bin Laden yang telah dianggap sebagai musuh bersama yang mengancam AS. Sebagaimana telah dijelaskan pada poin sebelumnya, bentuk dukungan Partai Demokrat juga dikemukakan oleh Senator Delaware, Joe Biden yang memuji sikap yang diambil oleh Bush melalui kebijakan forward defense.
Pada Oktober 2001, kebijakan pemerintah Bush untuk melakukan invasi di Afganistan didukung oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil dengan berbagai latar belakang. Barrack Obama sebagai kader Partai Demokrat dalam kampanye-nya pada pemilu 2008 telah menyatakan akan mendorong penyelesaian tragedi 9/11 tersebut. Setelah Partai Demokrat menduduki jabatan sebagai incumbent, Afghanistan yang terdiri dari 42 juta penduduk itu digambarkan sebagai negara sponsor dibalik terjadinya peristiwa penyerangan terorisme 9/11. Alasan inilah yang kemudian dikemukakan oleh Partai Demokrat untuk mendukung kebijakan – kebijakan pemerintahan Bush di bawah Partai Republik di dalam menanggulangi masalah terorisme. Pada awal masa pemerintahannya, Obama memutuskan untuk berkonsentrasi terhadap invasi di Afghanistan dalam rangka penanggulangan terorisme.
Isu “the Global War on Terrorism” menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kampanye Obama dan juga Partai Demokrat. Pada masa itulah kemudian muncul istilah islam teroris yang merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa Amerika. Media massa banyak memberikan pujian akan sikap tegas Obama mengenai terorisme. Kebijakan Obama mengenai penarikan pasukan dari Irak dan penambahan pasukan ke Afghanistan sebagai kebijakan kontra terorisme menunjukkan bahwa pemerintahan AS di bawah Partai Demokrat pada masa Obama tidak berbeda jauh dengan pemerintahan di bawah Bush yang berasal dari Partai Republik. Meskipun demikian di tengah isu terorisme yang dipandang sebagai ancaman bagi bangsa Amerika, Obama tidak melupakan isu penting lainnya yakni isu ekonomi dan juga kemanusiaan. Ketika naik sebagai Presiden AS, Obama dihadapkan pada masalah krisis finansial yang mengguncang negaranya. Pada masa pemerintahannya, Bush mengeluarkan kebijakan penanggulangan terorisme yang cukup merugikan bagi perekonomian AS. Bush memaksa mengeluarkan dana untuk memenuhi kebutuhan pertahanan negara melalui forward defense, sehingga kemudian menjadi salah satu penyebab keuangan negara menjadi terancam. Kemudian war on terrorism ini didanai lewat pengurangan besar-besaran program sosial Amerika sehingga kebijakan ini turut berkontribusi dalam memperburuk tingkat kemiskinan dan pengangguran rakyat AS sendiri. Dalam kampanyenya, Obama menyatakan bahwa Perang Ekonomi justru memicu terciptanya penggangguran dan kemiskinan di AS di mana pada saat yang sama menciptakan kematian dan kehancuran pada perang melawan terorisme yang dilakukan AS di Timur Tengah.[ Michel Chossudovsky, War on Terrorism, ( Global Research, 2005 )] Sedangkan isu kemanusiaan berkaitan dengan terorisme yang muncul pada masa pemerintahan di bawah Partai Demokrat adalah masalah penyiksaan terhadap tahanan di Guantanamo serta pelanggaran HAM berat yang terjadi di Irak.[ Mary Bruce, Obama : Gitmo Likely won’t Close in First 100 Days, ( ABCNews : 11 Januari 2009 ), diakses dari http://abcnews.go.com/ThisWeek/Economy/story?id=6619291&page=1 pada tanggal 16 Mei 2010] Tekanan terhadap masalah kemanusiaan di Guantanamo menjadi salah satu sebab Obama merencanakan untuk menutup tempat tahanan bagi para teroris yang tertangkap tersebut serta menarik pasukan dari Irak, meskipun penarikan pasukan tersebut diiringi dengan penambahan pasukan di Afghanistan.
Peningkatan jumlah pasukan ini diperlukan untuk menstabilkan situasi di Afghanistan, yang belum mendapat perhatian strategis, arah dan sumber daya yang yang dibutuhkan. Di balik alasan sebagai perang terhadap terorisme, Afghanistan menjadi wilayah yang penting karena menghubungkan Asia Selatan, Pakistan, dan India. Selain itu kepentingan AS disana adalah untuk membendung kekuatan terorisme yang ada di Timur Tengah. Obama berencana memperluas pemeriksaan, keanggotaan, serta meningkatkan wewenang NSC dalam hal pengaturan strategi dalam lingkup internasional dan domestic. NSC memberikan asistensi kepada Obama untuk mengeluarkan kebijakan terhadap masalah Afganistan agar diselesaikan tidak melalui tindakan sereaktif Iraq. Kebijakan kali ini lebih bersifat preventif daripada reaktif untuk mengamankan kepentingan AS disana. Dalam hal ini prinsip yang coba diterapkan adalah prinsip similaritas. Dengan melakukan tindakan ini AS mendapatkan dua keuntungan sekaligus. yaitu masalah keamanan dan masalah energi.[ Tim Redaksi Hot Copy, Di Balik Perseteruan AS vs Taliban:Perang Afghanistan, ( Jakarta: Gramedia, 2002 )]

2.3 Analisis Perbandingan Sikap Partai Demokrat dan Partai Republik dalam Kebijakan War on Terrorism

Sistem kepartaian di Amerika Serikat menganut simple two-party system. Di mana hanya terdapat dua partai yang berkuasa. Jarak ideologi antara kedua partai sebenarnya sangat kecil sehingga memungkinkan kedua partai memiliki tujuan kebijakan yang serupa ketika berkuasa. Meskipun tentu saja terdapat beberapa perbedaan dalam menerapkan kebijakan tersebut. Kebijakan yang masih mengedepankan pandangan ideologis seperti liberal dan konservatif dapat dilihat pada kasus-kasus tertentu. Misalnya saja mengenai wewenang pemerintah dalam hal ekonomi maupun keamanan. Pandangan konservatif menganggap pemerintah memiliki wewenang yang besar dalam ekonomi, sementara pandangan liberal menganggap peran pemerintah hanya sebatas menciptakan iklim yang kondusif bagi perekonomian. Selain itu dalam hal keamanan, konservatif menganggap intervensi pemerintah dalam kebijakan militer dan yudikatif sangat penting untuk menciptakan stabilitas keamanan nasional, sementara kubu liberal menganggap wewenang pemerintah hanya memastikan bahwa militer perlu dijaga keseimbangannya untuk mempertahankan diri dan memastikan hukum berjalan sesuai keadilan.
Hubungan antara kedua partai tersebut bersifat mendominasi dan terdominasi.[ Samuel Lubell, The Future of American Politics (Garden City, N.Y.: Anchor Books, 1956)] Partai yang memenangkan kursi presiden sekaligus akan mengontrol Kongres, memenangkan pemilihan di tingkat gubernur maupun legislatif tingkat kota di masing-masing negara bagian. Partai pemenang ini juga yang berkuasa dalam mengelaborasi kebijakan publik selama dominasi kekuasaannya. Menurut Samuel Lubell, partai dominan dapat dianalogikan sebagai sun party sementara partai yang terdominasi sebagai moon party. Sun party mendominasi karena saat itulah partai tersebut berkuasa, sehingga dapat mengekspresikan kebijakan dan membentuk “image” dengan mendorong kelompok sosial yang sedang berada di puncak.[ Mark N. Hagobian, Op. Cit, h.330] Sementara moon party disebut sebagai “partai nostalgia” karena kejayaannya di masa lalu sudah lewat, sehingga tidak dapat menyerukan pembaharuan kebijakan ketika sun party berkuasa. Hal ini menunjukkan bahwa partai yang berkuasa di AS akan sangat mempengaruhi kebijakan publik.
Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, baik Partai Demokrat maupun Partai Republik sama-sama mendukung gerakan war on terrorism. Hanya saja terdapat perbedaan dalam pelaksanaan kebijakan melawan terorisme. Kebijakan Partai Republik cenderung bersifat agresif sementara Partai Demokrat memiliki kebijakan militer yang lebih menekankan keseimbangan untuk mempertahankan diri. Misalnya saja ketika Partai Republik berkuasa di bawah Bush, orientasi kebijakan sangat partai sentris karena didukung secara penuh oleh Partai Republik. Dalam menangani terorisme, kebijakan AS sangat agresif dan sangat mencirikan sekali karakter konservatif Partai Republik. Sikap agresif tersebut ditunjukkan dengan kebijakan invasi AS ke Irak dan Afghanistan, dibukanya penjara Guantanamo yang dikenal sebagai penjara paling kejam tempat menyiksa para penjahat kelas kakap terutama pelaku kejahatan terorisme. Contoh kebijakan tersebut merupakan bentuk tindakan preventif AS terhadap terorisme yang merupakan perwujudan dari kebijakan Pre Emptive Strike dan Bush Doctrin yang ditelurkan oleh Partai Republik. Sementara itu, setelah Obama berkuasa, kebijakan war on terror masih berjalan dengan menciptakan kesinambungan dan berfokus pada gerakan melawan teroris. Hal ini dilakukan dengan menarik pasukan di Irak secara bertahap dan menambah pasukan di Afganistan. Penarikan pasukan di Irak menunjukkan bahwa Partai Demokrat ingin mengurangi tindakan agresi sisa peninggalan Bush di Irak yang tidak memberi hasil signifikan dengan lebih memfokuskan perlawanan terhadap teroris (Al Qaeda) di Afghanistan. Obama juga berencana untuk menutup penjara Guantanamo. Hal ini menunjukkan karakter Partai Demokrat yang berusaha menciptakan keseimbangan dalam hal pertahanan tanpa melakukan tindakan represi yang berlebihan.
Dilihat dari pemaparan tersebut, karakter Partai Demokrat semakin lama mengalami sedikit pergeseran. Dalam kaitannya dengan kasus terorisme, penambahan pasukan AS ke Afghanistan disinyalir juga merupakan bentuk pergeseran partai Demokrat menjadi agak agresif dalam melakukan kebijakan keamanan. Hal ini menunjukkan semakin lama sistem kepartaian di AS tidak terlalu mengedepankan masalah ideologi.
Bab III
Kesimpulan

Berdasarkan analisis di atas, maka kita bisa melihat bahwa sistem kepartaian di AS termasuk di dalam the simple two – party sebagaimana tipologi yang dikemukakan oleh Sartori. Jarak ideologi di antara dua partai penguasa di AS, Demokrat dan Republik, sangat kecil bahkan hampir tidak ada lagi. Karakter kedua partai tidak bisa dianalisis dengan cara melihat ideologi yang mereka bawa, tetapi dengan cara melihat bagaimana kedua partai tersebut menanggapi suatu isu. Dengan melihat bagaimana kedua partai tersebut memandang suatu isu ekonomi, maka dapat disimpulkan bahwa Partai Republik termasuk dalam kategori partai konservatif dan Partai Demokrat termasuk ke dalam kategori Partai Liberal. Dengan demikian kedua partai tersebut dapat digolongkan menjadi satu golongan, yakni partai kanan.
Selain dengan isu ekonomi, karakteristik kedua partai di AS juga bisa dilihat melalui bagaimana keduanya memandang isu terorisme. Peristiwa 9 September 2001 telah menjadi momentum yang sangat penting terhadap kesadaran AS akan pentingnya masalah terorisme. Pada masa pemerintahan Bush yang bernaung di bawah Partai Republik, AS mulai mengeluarkan kebijakan – kebijakan untuk mengatasi terorisme. Kebijakan – kebijakan tersebut antara lain dengan melakukan invasi ke Irak dan Afghanistan serta dengan membuka penjara Guantanamo untuk menahan para tersangka dan pelaku terorisme. Sedangkan pada masa pemerintahan Obama yang merupakan anggota Partai Demokrat, kebijakan – kebijakan war on terrorism terlihat dengan menambah pasukan di Afghanistan dan menarik pasukan di Irak. Selain itu, Obama juga melakukan terobosan dengan mengeluarkan rencana untuk menutup penjara Guantanamo dan memilih alternatif kebijakan lain bagi penyelesaian kasus terorisme.
Dengan demikian, maka dapat dilihat bahwa pada masa pemerintahan di bawah kekuasaan dua partai yang berbeda, kebijakan war on terrorism sama – sama diwujudkan dalam bentuk forward defense melalui kebijakan invasi terhadap Afghanistan. Perbedaan sikap Partai Demokrat dan Partai Republik terhadap isu terorisme bisa dikatakan sangatlah kecil dan hanya mencakup hal – hal tertentu seperti masalah penjara bagi para teroris. Hal ini menjadi salah satu indikator bahwa sikap Partai Demokrat dan Republik di AS tidak dilandasi oleh ideologi dan di antara kedua partai tersebut hanya terdapat sedikit perbedaan di dalam karakteristiknya. Partai Republik dalam hal ini menganggap isu keamanan sebagai hal yang sangat penting. Sehingga kebijakan pemerintahan di bawah partai ini pun mengarah pada kebijakan forward defense. Demikian pula pemerintahan di bawah Partai Demokrat yang juga menggunakan kebijakan forward defense di dalam menanggulangi masalah terorisme. Meskipun demikian, pada masa pemerintahan Partai Demokrat keseimbangan di antara masalah pertahanan dan pembangunan ekonomi menjadi salah satu perhatian pemerintah karena pada saat bersamaan AS tengah diguncang krisis finansial.

Daftar Pustaka

Beck, Paul Allen dan Frank J.Sorauf. (1992). Party Politics in America. USA : HarperCollins Publisher
Bruce, Mary. ( 11 Januari 2009 ). Obama : Gitmo Likely won’t Close in First 100 Days. ABCNews. Diakses dari http://abcnews.go.com/ThisWeek/Economy/story?id=6619291&page=1 pada tanggal 16 Mei 2010
Catatan Mata Kuliah Politik Luar Negeri Amerika Serikat 2009, Ilmu Hubungan Internasional – Universitas Gadjah Mada
Chossudovsky, Michel . (2005). War on Terrorism. Global Research.
Gordon, Jesse. (23 Agustus 2000). Diakses dari http://www.ontheissues.org/askme/Dem_rep.htm pada 5 November 2009
Hagopian, Mark N. (1978). Regimes, Movements, and Ideologies: A Comparative Introduction to Political Science. New York and London: Longman Inc
http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/10/print/20011007-8.html diakses pada tanggal 16 Mei 2010
Lubell, Samuel. ( 1956 ). The Future of American Politics. Garden City, N.Y.: Anchor Books
Modelski, George. (1999). Political Scientist
N.K Characteristics of the Republican, Democratic, and Populist Parties in the Gilded Age. ( 25 April 2006). Diakses dari http://www.associatedcontent.com/article/29338/characteristics_of_the_republican_democratic.html pada tanggal 5 November 2009
National Security Council. The White House. Diakses dari http://www.whitehouse.gov/administration/eop/nsc/ pada tanggal 7 April 2009
Page, Susan. (2003). Confronting Iraq. USA Today. Diakses dari http://www.usatoday.com/educate/iraq/war7-article.htm pada 25 April 2010
Plans for Iraq Attack Began on 9/11. ( CBS News : 4 September 2002 ). diakses dari http://www.cbsnews.com/stories/2002/09/04/september11/main520830.shtml pada tanggal 16 Mei 2010
Setiawati, Dra. Siti Muti’ah, M. A. (2004). Irak di Bawah Kekuasaan Amerika : Dampaknya Bagi Stabilitas Politik Timur Tengah dan Reaksi (Rakyat) Indonesia. Yogyakarta : Pusat Pengkajian Masalah Timur Tengah
Terrorism, the Future, and U.S. Foreign Policy. Issue Brief for Congress Received through the CRS Web. Raphael F. Perl. Foreign Affairs, Defense, and Trade Division. Updated: September 13, 2001. Diakses dari http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB55/crs20010913.pdf pada tanggal 7 April 2009
Tim Redaksi Hot Copy. ( 2002 ) Di Balik Perseteruan AS vs Taliban:Perang Afghanistan. Jakarta: Gramedia
Zalman Ph.D, Amy. (22 Oktober 2002) Obama on Terrorism. diakses dari http://terrorism.about.com/od/issuestrends/a/BarackObama.htm pada tanggal 16 Mei 2010

One thought on “Perbandingan Sikap Partai Republik dan Partai Demokrat di Amerika Serikat Terhadap Isu Terorisme Pasca Tragedi 9/11

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s