Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Informasi dan Persetujuan ( Informed Consent ) Bagi Pasien

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pelayanan kesehatan merupakan suatu hubungan hukum antara pasien dan dokter. Hubungan tersebut yang menimbulkan pasien sepenuhnya percaya terhadap nasehat dan pengobatan yang dilakukan dokter. Menurut seran, hubungan dokter dan pasien merupakan suatu hubungan yang didasarkan pada transaksi terapeutikyang sifatnya unik. Keunikan dari hubungan tersebut yakni bahwa disamping hukum, unsur kepercayaan menjadi landasan terciptanya upaya penyembuhan oleh dokter terhadap pasien, sehingga melibatkan aspek etis dan moral.
Dengan keadaan pasien yang percaya sepenuhnya terhadap pelayan medis (dokter), membuat pasien berada dalam ketidakmampuan untuk menilai secara objektif mengenai peran dan kewajiban dokter sesuai dengan tuntutan ilmu pengetahuan kedokteran dan keahlian di dalam memberikan pelayanan kesehatan.
Bukan saja hal tersebut, pengaruh mengenai semakin majunya alat-alat kesehatan seperti peralatan diagnose dan terapeutik menyebabkan tidak diperlukannya penanganan langsung oleh dokter. Karena pelayan medis (dokter) mempercayakan sepenuhnya kepada peralatan tersebut sehingga dokter terkesan lalai dalam menjalankan tugasnya.
Realita di lapangan, memang peralatan maju dapat mengetahui (diagnose) sampai pada batasan yang tidak dibayangkan oleh manusia. Kendati demikian alat-alat tersebut tidak mampu menyelesaikan problema pasien, bahkan alat tersebut membuat efek samping bagi pasien seperti cacat total, bahkan sampai kematian.
Hal ini mengharuskan pelayan medis (dokter) harus menjalankan tugasnya dengan baik, bukan hanya mengandalkan alat-alat kesehatan. Karena diagnosis (penentuan penyakit) merupakan suatu seni tersendiri yang memerlukan imajinasi dalam mendengarkan keluhan-keluhan yang disampaikan pasien dan memerlukan pengamatan yang intensif.
Dengan adanya diagnosis, pelayan medis (dokter) berkewajiban untuk menyampaikan informasi-informasi dan selanjutnya pasien menyampaikan informasi-informasi dan selanjutnya pasien menyampaikan kehendaknya untuk menyetujui atau menolak tindakan medis tersebut. Hal ini dibutuhkan persetujuan yang harus dipahami oleh pasien, karena kebanyakan pasien awam tentang informed consent. Dan adapun pelayan medis (dokter) enggan untuk menyampaikan informasi-informasi yang seharusnya menjadi kewajibannya.

Rumusan Masalah
1. Bagaimana pengaturan hak pasien (informed consent) menurut UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Peraturan Menteri Kesehatan NOMOR 290 / MENKES / PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran?
2. Bagaimana kekuatan hukum hak pasien tersebut di dalam UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan?
3. Bagaimana bentuk persetujuan bagi pasien yang fabel dan non fabel?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
1.1 Untuk mengetahui dan memahami bagaimana perbandingan pengaturan hak pasien menurut UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan serta PERMENKES Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
1.2 Untuk mengetahui dan memahami kekuatan hukum hak pasien yang lebih mengikat di dalam UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.
1.3 Untuk mengetahui dan memahami bentuk persetujuan bagi pasien yang fable dan non fable.

2. Manfaat Penelitian
2.1 Manfaat Teoritis
Dapat mengembangkan pemikiran mengenai Ilmu Hukum yang telah diperoleh selama perkuliahan dan menyumbangkan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat di bidang Ilmu Hukum khususnya bagi Hukum Perdata, mengenai Hak Pasien (informed consent).

2.2 Manfaat Praktis
Diharapkan ini dapat lebih memberikan keterangan tentang perbandingan hukum terhadap hak informasi dan persetujuan ( informed consent ) bagi pasien dan hasil penelitian ini dapat menjadikan sebagai bahan masukan dan referensi bagi peneliti berikutnya.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM
Eksistensi hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan seluruh anggota masyarakat. Pengaturan kepentingan-kepentingan ini seharusnya didasarkan pada keseimbangan antara memberi kebebasan kepada individu dan melindungi kepentingan masyarakat. Tatanan yang diciptakan hukum baru menjadi kenyataan manakala subyek hukum diberi hak dan kewajiban. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa hak dan kewajiban bukanlah merupakan kumpulan kaidah atau peraturan, melainkan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak yang tercermin dalam kewajiban pada pihak lawan, hak dan kewajiban inlah yang diberikan oleh hukum.
Secara leksikal, perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, hal atau perbuatan, memperlindungi. Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan atau keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengancamnya. Perlindungan hukum menurut pendapat Phillipus Hadjon ada dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat yaitu: Pertama, perlindungan hukum Preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Kedua, perlindungan hukum represif yang bertujuan menyelesaikan sengketa.

Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam Pasal 1 disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sedangkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
Dalam hal ini, dapat dimasukkan pasien sebagai konsumen karena pasien menggunakan jasa medis. Perlindungan pasien dapat diartikan sebagai perlindungan konsumen yang dasar hukumnya sudah jelas.

B. PENGERTIAN HUKUM KESEHATAN
Perkembangan hukum disuatu negara tidak dapat dilepaskan dari sistem hukum yang dianut di negara tersebut. Baik di negara yang menganut sistem hukum Civil Law maupun di negara yang menganut sistem hukum Common Law, hukum kedokteran mempunyai fokus kajian yang sama yaitu pasien.
Pemakaian istilah pada bidang kajian yang mempelajari aspek hukum yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dikenal dengan istilah Hukum Kesehatan. Menurut Pendapat H.J.J. Leenen:
Hukum kesehatan meliputi semua ketentuan yang langsung berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan dan penerapan hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi dalam hubungan tersebut. Demikian pula dengan penerapan pedoman internasional, hukum kebiasaan dan jurisprudensi yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan, hukum otonom, ilmu, literatur, menjadi sumber hukum kesehatan.

Sedangkan Anggaran Dasar PERHUKI ( Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia ) menyebutkan bahwa hukum kesehatan adalah:
Semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan dan pelayanan kesehatan dan penerapan hak dan kewajiban baik perseorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspek organisasi, sarana, pedoman-pedoman medik, ilmu pengetahuan kesehatan dan hukum serta sumber-sumber hukum lainnya;Sedangkan yang dimaksud dengan hukum kedokteran adalah bagian dari hukum kesehatan yang menyangkut pelayanan medis.

C. PENGERTIAN PROFESI KEDOKTERAN
Profesi adalah panggilan hidup untuk mengabdikan diri pada kemanusiaan didasarkan pada pendidikan yang harus dilaksanakan dengan kesungguhan niat dan tanggungjawab penuh. Pendapat Talcott Parsons sebagaimana dikutip Veronica Komalawati, mengemukakan ada beberapa ciri khusus yang melekat pada profesi. Pertama, disinterestedness artinya tidak berdasarkan pamrih. Kedua, rationalitas artinya melakukan usaha mencari yang terbaik dengan bertumpu pada pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ketiga, spesifitas fungsional artinya profesi dijalankan berdasrkan otoritas dan kompetensi teknikal yang dimiliki oleh seorang profesional. Keempat, universalitas artinya dalam setiap pengambilan keputusan tidak didasarkan pada siapa yang mengambil keputusan akan tetapi apa yang menjadi keputusannya.
Sedangkan menurut Barber, profesi adalah pekerjaan pelayanan yang bercirikan: 1. Memiliki ilmu pengetahuan yang sistematis, 2. Orientasi primer lebih cenderung untuk kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri dan 3. Memiliki mekanisme control terhadap tingkah laku melalui kode etik yang dibuat untuk mematuhi aturan dalam kode etik tersebut.
Pada Pasal 1 butir 11 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dikatakan bahwa Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat.
Dalam menjalankan profesinya, dokter terikat pada suatu kode etik tertentu, sebagai mekanisme kontrol tingkah lakunya. Kode etik tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 443/Men.kes/Sk/X/1983 tentang berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia Bagi Para Dokter di Indonesia.
Dalam hal ini, dokter harus memiliki standar profesi medis. Menurut Lennen, standar profesi adalah
suatu tindakan medik seorang dokter sesuai dengan standar profesi kedokteran jika dilakukan secara teliti sesuai ukuran medic, sebagai seorang dokter yang memiliki kemampuan rata-rata dibandingkan dengan dokter dari kategori keahlian medik yang sama dengan sarana upaya perbandingan yang wajar (proporsional) dibandingkan dengan tujuan konkrit tindakan medis tersebut.

Undang-Undang nomor 23/1992 memberikan batasan tentang kategori tenaga kesehatan berdasarkan lingkup kerja dan atau keahliannya serta tugasnya sebagai berikut:
Tenaga Kesehatan (pasal 1 angka 3 UU23/1992)
Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan ketrampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan.

Sedangkan pembagian Tenaga kesehatan menurut Pasal 1 PP 32/1996
tentang Tenaga Kesehatan adalah:
Tenaga medis terdiri dari:
a. Tenaga medis meliputi dokter dan dokter gigi;
b. Tenaga keperawatan meliputi perawat dan bidan;
c. Tenaga kefarmasian meliputi: apoteker, analis farmasi dan asisten apoteker;
d. Tenaga kesehatan masyarakat meliputi: epidemiolog kesehatan, etnoniolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan, penyuluh kesehatan, administrator kesehatan dan sanitarian;
e. Tenaga gizi meliputi nutrisionis dan dietisien;
f. Tenaga keterapian fisik meliputi fisioterapis, okupasiterapis, dan terapi wicara;
g. Tenaga keteknisian medis meliputi: radiografer, radioterapis, teknisi gigi, teknisi elekromedis, analis kesehatan, refraksionis optiesien, otorik prostetik, teknisi transfusi dan perekaman medis.
Sedangkan tugas tenaga kesehatan secara umum diatur dalam pasal 50 UU 23/1992 Tenaga kesehatan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan atau kewenangan tenaga kerja yang bersangkutan.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua tenaga kesehatan disyaratkan mengikuti pendidikan sesuai dengan bidangnya dan menjalankan profesinya dengan ijin menteri kesehatan dan tunduk pada aturan-aturan hukum baik dibidang hukum kesehatan maupun aturan lain yang terkait.

D. PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA PROFESI KESEHATAN
Tenaga profesi kesehatan harus mengembangkan dan mengetahui 16 Wajib Hukum Profesi Kesehatan dalam setiap tindakannya, supaya terhindar dari perkara sengketa medik. Ke 16 Wajib Hukum Profesi Kesehatan tersebut adalah:
1. Adequate Information.
Tenaga kesehatan harus aktif menanyakan sakit apa, dimana, kapan, bagaimana, berapa lama, dst.
2. Informed Consent.
Tenaga kesehatan harus menginformasikan semua langkah atau tindakan yang akan dikerjakan beserta risiko risiko medis yang kemungkinan terjadi, mengingat pekerjaan medis adalah pekerjaan yang uncertain ( tidak pasti ).
3. Medical Record ( Rekam Medis ).
Semakin lengkap suatu Rekam Medis semakin baik itikad seorang tenaga kesehatan dalam merawat pasien dan semakin kuat dalam kedudukan hukum.
4. Standard Profession of Care ( Doctrine of Necessity ).
Biasa disebut dengan doktrin keseriusan, doktrin ini menggunakan doktrin necessity.
5. Second Opinion.
Apabila dalam memberi pelayanan kesehatan kepada pasien, lebih dari 2 atau 3 kali tidak ada kemajuan, maka tenaga kesehatan wajib melakukan second opinion.

6. Medical Risk.
Tenaga kesehatan harus selalu siap setiap saat mengantisipasi terjadinya risiko.

7. Medical Emergency Care.
Artinya dalam keadaan darurat atau emergency, pelayanan kesehatan harus cepat dan tepat, risiko menjadi nomor dua.
8. Social Insurance of Health Care.
Kesehatan menurut masyarakat internasional atau PBB harus dibantu oleh asuransi sosial, sebab pelayanan kesehatan adalah wajib hukumnya.
9. Medical Liability.
Pembagian tanggung jawab dalam pelayanan kesehatan akan memudahkan dalam pemecahan suatu masalah bila terjadi suatu sengketa medik.
Dalam pembagian jenis tanggung jawab akan diketahui tugas, kewajiban dan tanggung jawab dari masing masing tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan akan lebih tenang dalam melaksanakan pekejaannya karena sudah dibatasi dengan hal hal yang tercantum dalam Management Medical Liability.
10. Negligent Medical Care ( Culpa Levisimma / Lichte Sculd ).
Kesalahan dalam pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan haruslah wajar, misalnya kesalahan karena kurang pengalaman, karena kurang pengetahuan sehingga menyebabkan kurang hati hati. Kesalahan tidak boleh lebih dari dua kali. Tetap berpedoman pada SOP.

11. Contributory Negligence.
Terhadap kesalahan yang terjadi diteliti darimana asalnya ( dari pasien / teknologi / tenaga medis / tenaga non medis ).
12. Assumption of Risk ( Volenti non fit injura ).
Semua risiko medis yang akan terjadi sudah di asumsikan terlebih dahulu.
13. Medical Intervention.
Pelayanan kesehatan harus selalu mengintervensi pelaksanaan wajib hukum Informed Consent dan Medical Record / Rekam Medis dalam setiap pelayanan kesehatan sebagai perlindungan hukum tenaga kesehatan.
14. Medicare Medicaid Program.
Dalam setiap pemeliharaan kesehatan harus selalu memikirkan biaya kesehatan. Medical program harus selalu selaras dengan medicare program, misalnya tidak ada keluhan terhadap jantung maka tidak perlu dilakukan rekam jantung.
15. Medical Committee ( Intern Justice of Medical Profession ).
Dalam pelayanan kesehatan harus ada badan komite medis yang menyusuri setiap kesalahan medis yang terjadi.
16. Acreditation of Health Care ( Joint Commission ).
Badan akreditasi pelayanan kesehatan terdiri dari asosiasi medis ( kumpulan dokter, RS, pelayan kesehatan lainnya), bukan dari pemerintah. Tugasnya membimbing, bukan memerintah atau menilai.

E. Aspek Hukum Hubungan Dokter dan Pasien
Hubungan antara dokter dan pasien mengenal hubungan vertical paternalistik. Pola hubungan semacam ini berawal dari pola hubungan vertical yang bertolak dari prinsip father knows best dan melahirkan hubungan paternalistic antara sang pengobat dan penderita.
Hubungan dokter dan pasien apabila dilihat dari aspek hukum adalah hubungan antara subyek hukum dengan subyek hukum. Hubungan tersebut diatur oleh kaidah-kaidah Hukum Perdata. Hubungan tersebut merupakan suatu perjanjian yang dikenal sebagai transaksi terapeutik yakni perjanjian untuk melakukan tindakan medic yang mencakup diagnostik dan terapeutik.
Sebagai suatu perikatan pada umumnya maka berlaku juga ketentuan-ketentuan umum hukum perikatan sebagaimana diatur dalam KUHPerdata buku III yakni hubungan hukum bidang harta kekayaan antara dua pihak yaitu dokter sebagai pemberi pelayanan medis dan pihak lainnya sebagai penerima pelayanan medis atau pasien.
Pasal 1234 KUHPerdata disebutkan bahwa prestasi sebagai objek perikatan yang harus dilaksanakan dapat berupa : memberi sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.
Menurut Marcel Seran, prestasi dari hubungan antara dokter dan pasien termasuk dalam berbuat sesuatu maka perikatan yang timbul dari transaksi terapeutik tersebut dalam kepustakaan dikenal dengan istilah inspanningsverbintenis yaitu suatu perikatan yang harus dilakukan dengan sikap cermat dan hati-hati serta usaha keras dalam mengupayakan kesembuhan pasien (met zorg en inspanning). Karena prestasinya berupa suatu upaya maka hasilnya belum jelas.
Ada beberapa kaidah yang harus diperhatikan dalam menyusun dan memberikan Informed Consent agar hukum perikatan ini tidak cacat hukum, diantaranya adalah:
1. Tidak bersifat memperdaya ( Fraud ).
2. Tidak berupaya menekan ( Force ).
3. Tidak menciptakan ketakutan ( Fear ).

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk
3. Hal tertentu
4. Sebab yang halal.
Dengan memenuhi syarat tersebut maka hubungan hukum tersebut mengikat para pihak sebagaimana halnya UU dan pada gilirannya menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.
Adapun hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
Hak dan Kewajiban Dokter atau Dokter Gigi
Pasal 50
Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak:
a) Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
b) Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;
c) Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya; dan
d) Menerima imbalan jasa.
Pasal 51
Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban:
a) Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
b) Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
c) Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
d) Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan
e) Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.
Hak dan Kewajiban Pasien
Pasal 52
Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak:
a) Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);
b) Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;
c) Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;
d) Menolak tindakan medis; dan
e) Mendapatkan isi rekam medis.
Pasal 53
Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai kewajiban:
a) Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
b) Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi;
c) Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan; dan
d) Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Menurut Fred Ameln Hak Pasien meliputi:
a) Hak atas informasi;
b) Hak memberikan Persetujuan;
c) Hak memilih dokter;
d) Hak memilih Rumah Sakit;
e) Hak atas rahasia kedokteran;
f) Hak untuk menolak perawatan;
g) Hak untuk menolak tindakan medis tertentu;
h) Hak untuk menghentikan perawatan;
i) Hak untuk mendapatkan second opinion;
j) Hak melihat rekam medik.
Sedangkan kewajiban Pasien adalah:
a) Memberikan keterangan, informasi, penjelasan sebanyak mungkin berkaitan dengan penyakitnya;
b) Menaati petunjuk dokter;
c) Menaati aturan Rumah Sakit;
d) Memberikan imbal jasa pada dokter;
e) Melunasi biaya Rumah Sakit.
Sedangkan Kewajiban Dokter adalah:
a) Memiliki ketrampilan dan pengetahuan;
b) Menggunakan ketrampilan dan pengetahuannya secara teliti dan hati-hati
c) Memakai pertimbangan yang terbaik;
d) Melakukan praktik setelah mendapat ijin;
e) Mendapatkan informasi yang benar dari pasien;
f) Bekerja sesuai dengan standar profesi medik.
Sedangkan Hak dokter sebagai berikut:
a) Menolak melakukan tindakan yang bertentangan dengan moral, etika, hukum, hati nuraninya;
b) Mengakhiri hubungan terapeutik dengan pasien, kecuali dalam keadaan gawat darurat;
c) Menolak pasien yang bukan bidang spesialisasinya, kecuali gawat darurat
d) Hak atas privacy;
e) Hak atas ketentraman bekerja;
f) Hak mengeluarkan surat keterangan;
g) Hak mendapat imbal jasa;
h) Hak untuk membela diri.

F. Persetujuan dan Penjelasan
– Persetujuan
Menurut PERMENKES Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
Pasal 2
(1) Semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan.
(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara tertulis maupun lisan.
(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan yang diperlukan tentang perlunya tindakan kedokteran dilakukan.
Pasal 3
(1) Setiap tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi harus memperoleh persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.
(2) Tindakan kedokteran yang tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan persetujuan lisan.
(3) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk pernyataan yang tertuang dalam formulir khusus yang dibuat untuk itu.
(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk ucapan setuju atau bentuk gerakan menganggukkan kepala yang dapat diartikan sebagai ucapan setuju.
(5) Dalam hal persetujuan lisan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap meragukan, maka dapat dimintakan persetujuan tertulis.
Pasal 4
(1) Dalam keadaan gawat darurat, untuk menyelamatkan jiwa pasien dan/atau mencegah kecacatan tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran.
(2) Keputusan untuk melakukan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan oleh dokter atau dokter gigi dan dicatat di dalam rekam medik.
(3) Dalam hal dilakukannya tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokter atau dokter gigi wajib memberikan penjelasan sesegera mungkin kepada pasien setelah pasien sadar atau kepada keluarga terdekat.

Pasal 5
(1) Persetujuan tindakan kedokteran dapat dibatalkan atau ditarik kembali oleh yang memberi persetujuan sebelum dimulainya tindakan.
(2) Pembatalan persetujuan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis oleh yang memberi persetujuan.
(3) Segala akibat yang timbul dari pembatalan persetujuan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) menjadi tanggung jawab yang membatalkan persetujuan.
Pasal 6
Pemberian persetujuan tindakan kedokteran tidak menghapuskan tanggung gugat hokum dalam hal terbukti adanya kelalaian dalam melakukan tindakan kedokteran yang mengakibatkan kerugian pada pasien.

– Penjelasan
Pasal 7
(1) Penjelasan tentang tindakan kedokteran harus diberikan langsung kepada pasien dan/atau keluarga terdekat, baik diminta maupun tidak diminta.
(2) Dalam hal pasien adalah anak-anak atau orang yang tidak sadar, penjelasan diberikan kepada keluarganya atau yang mengantar.
(3) Penjelasan tentang tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya mencakup:
a. Diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran;
b. Tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan;
c. Altematif tindakan lain, dan risikonya;
d. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
e. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.
f. Perkiraan pembiayaan.
Pasal 8
(1) Penjelasan tentang diagnosis dan keadaan kesehatan pasien dapat meliputi:
a. Temuan klinis dari hasil pemeriksaan medis hingga saat tersebut;
b. Diagnosis penyakit, atau dalam hal belum dapat ditegakkan, maka sekurangkurangnya diagnosis kerja dan diagnosis banding;
c. Indikasi atau keadaan klinis pasien yang membutuhkan dilakukannya tindakan kedokteran;
d. Prognosis apabila dilakukan tindakan dan apabila tidak dilakukan tindakan.
(2) Penjelasan tentang tindakan kedokteran yang dilakukan meliputi :
a. Tujuan tindakan kedokteran yang dapat berupa tujuan preventif, diagnostik, terapeutik, ataupun rehabilitatif.
b. Tata cara pelaksanaan tindakan apa yang akan dialami pasien selama dan sesudah tindakan, serta efek samping atau ketidaknyamanan yang mungkin terjadi.
c. Alternatif tindakan lain berikut kelebihan dan kekurangannya dibandingkan dengan tindakan yang direncanakan.
d. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi pada masing-masing alternatif tindakan.
e. Perluasan tindakan yang mungkin dilakukan untuk mengatasi keadaan darurat akibat risiko dan komplikasi tersebut atau keadaan tak terduga lainnya.
(3) Penjelasan tentang risiko dan komplikasi tindakan kedokteran adalah semua risiko dan komplikasi yang dapat terjadi mengikuti tindakan kedokteran yang dilakukan, kecuali:
a. risiko dan komplikasi yang sudah menjadi pengetahuan umum
b. risiko dan komplikasi yang sangat jarang terjadi atau yang dampaknya sangat ringan
c. risiko dan komplikasi yang tidak dapat dibayangkan sebelumnya (unforeseeable)
(4) Penjelasan tentang prognosis meliputi:
a. Prognosis tentang hidup-matinya (ad vitam);
b. Prognosis tentang fungsinya (ad functionam);
c. Prognosis tentang kesembuhan (ad sanationam).
Pasal 9
(1) Penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus diberikan secara lengkap dengan bahasa yang mudah dimengerti atau cara lain yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman.
(2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan didokumentasikan dalam berkas rekam medis oleh dokter atau dokter gigi yang memberikan penjelasan dengan mencantumkan tanggal, waktu, nama, dan tanda tangan pemberi penjelasan dan penerima penjelasan.
(3) Dalam hal dokter atau dokter gigi menilai bahwa penjelasan tersebut dapat merugikan kepentingan kesehatan pasien atau pasien menolak diberikan penjelasan, maka dokter atau dokter gigi dapat memberikan penjelasan tersebut kepada keluarga terdekat dengan didampingi oleh seorang tenaga kesehatan lain sebagai saksi.
Pasal 10
(1) Penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan oleh dokter atau dokter gigi yang merawat pasien atau salah satu dokter atau dokter gigi dari tim dokter yang merawatnya.
(2) Dalam hal dokter atau dokter gigi yang merawatnya berhalangan untuk memberikan penjelasan secara langsung, maka pemberian penjelasan harus didelegasikan kepada dokter atau dokter gigi lain yang kompeten.
(3) Tenaga kesehatan tertentu dapat membantu memberikan penjelasan sesuai dengan kewenangannya.
(4) Tenaga kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tenaga kesehatan yang ikut memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada pasien.
Pasal 11
(1) Dalam hal terdapat indikasi kemungkinan perluasan tindakan kedokteran, dokter yang akan melakukan tindakan juga harus memberikan penjelasan.
(2) Penjelasan kemungkinan perluasan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar daripada persetujuan.
Pasal 12
(1) Perluasan tindakan kedokteran yang tidak terdapat indikasi sebelumnya, hanya dapat dilakukan untuk menyelamatkan jiwa pasien.
(2) Setelah perluasan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan, dokter atau dokter gigi harus memberikan penjelasan kepada pasien atau keluarga terdekat.

BAB III
Metode Penelitian

Metodelogi adalah suatu sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh karena suatu penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistimatis, metodelogis dan konsisten dengan mengadakan analisis.
Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Oleh karena itu guna mendapatkan hasil yang mempunyai nilai yang tinggi sertadipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat. Metodelogi penelitian yang tepat juga diperlukan untuk memberikan arahan dalam mempelajari dan memahami objek yang diteliti. Sehingga penelitian dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan yang direncanakan.
1. Jenis Penelitian
Penelitian doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar doktrin. Penelitian ini dianut oleh kaum positivis dan dikenal juga dengan metode doktrinal. Yang ditradisikan oleh kalangan ahli hukum yang berpaham fungsionalis-realisme. Di Indonesia, metode doctrinal ini terlanjur disebut metode penelitian normatif. Konsep penelitian ini adalah yang berawal dari moral dan filosofis. Yang berhulu pada ide akan keadilan yang di tuangkan dalam suatu peraturan atau undang-undang. Yang dipedomani oleh para penegak hukum dan masyarakat sebagai subyek hukum. Dalam konsep penelitian normatif kebenaran suatu tindakan harus berdasar pada peraturan yang telah disepakati bersama yang bersifat formal. Yang berangkat dari logika deduksi yaitu pola berpikit dari yang umum kepada yang khusus. Maka didalam konsep penelitian doktrinal didalam perkara yang sama maka dia harus diperlakukan sama pula.

2. Pendekatan Masalah
a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)
Pendekatan yang mengkaji semua perundang-undangan yang berkaitan dengan semua isu hokum yang dibahas.
b. Pendekatan Konsep
Pendekatan yang mengkaji pandangan-pandangan atau doktirn-doktrin yang berkembang dalam ilmu hokum.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
a. Jenis
Di dalam menyusun suatu karya ilmiah, maka tentunya ditunjang atau dipergunakan cara-cara ilmiah pula. Oleh karena itu dalam penulisan ini berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif (legal research), yaitu penelitian terhadap data sekunder. Dan juga penelitian ini termasuk dalam penelitian preskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mencari solusi dari suatu masalah yang ada.

b. Sumber Bahan Hukum
– Bahan Hukum Primer (Primery Legal Resource)
Beberapa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hak pasien (informed consent), seperti:
1. UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
2. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.
3. PERMENKES Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
– Bahan Hukum Sekunder (Sekundery Legal Resource)
Berupa hasil-hasil penelitian serta bahan bacaan yang berisi fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para ahli atau penulis melalui laporan maupun buku yang selaras dengan materi kajian.

– Bahan Hukum Tersier (Tercery Legal Resource)
Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hokum primer dan sekunder, seperti: kamus dan encyclopedia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s