ANALISA HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DI INDONESIA

B. Latar Belakang

Secara normatif, jaminan kebebasan kehidupan beragama di Indonesia sebenarnya cukup kuat. Namun, keindahan aturan-aturan normatif tidak serta merta indah pula dalam kenyataannya. Banyak sekali warga Negara Indonesia yang merasa dikekang kebebasannya dalam memeluk agama dan berkeyakinan. Kebebasan itu hanya ada dalam agama yang “diakui” pemerintah, artinya kalau memeluk agama di luar agama yang “diakui” itu maka ada efek yang dapat mengurangi hak-hak sipil warga negara. Bahkan, orang yang mempunyai keyakinan tertentu, biasa dituduh melakukan penodaan agama. Keyakinan keagamaan kelompok Lia “Eden” Aminuddin misalnya, bisa dituduh melakukan penodaan agama dan divonis 2 tahun karena melanggar KUHP pasal 156a. Hal ini merupakan contoh telanjang betapa diskriminasi atas dasar agama dan keyakinan, meski diingkari oleh perundang-undangan kita, namun dalam realitasnya berbeda.

Jaminan kebebasan beragama pertama-tama dapat dilihat dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar negara kita. Pasal 28 (e) ayat 1 dan 2 UUD 1945 hasil amandemen disebutkan:

1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih
2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Hal tersebut ditegaskan lagi dalam Pasal 29
1) “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”,
2) “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaanya itu.”

Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan landasan normatif bahwa agama dan keyakinan merupakan hak dasar yang tidak bisa diganggu gugat. Dalam pasal 22 ditegaskan:
1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Dalam pasal 8 juga ditegaskan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Dalam KUHP (WvS) sebenarnya tidak ada bab khusus mengenai delik agama, meski ada beberapa delik yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai delik agama.

Continue reading “ANALISA HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DI INDONESIA”

Advertisements

Implementasi Pasal 7 Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Tentang Larangan Kepemilikan Tanah Secara Latifundia Di Kabupaten Lombok Utara

Penelitian ini di lakukan di kabupaten Lombok Utara dan di latar belakangi oleh masih banyak ditemukan tanah kelebihan ( latifundia). Tanah latifundia sangat merugikan masyrakat maupun pemerintah, saat yang bersamaan masyarakat sangat membutuhkan tanah untuk lahan pertanian tetapi di sisi lain ada sekelompok masyarakat yang menguasai tanah secara besar- besaran sehingga pendistribusian tanah di masyarakat menjadi terkendali. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya kepemilikan tanah secara latifundia dan 2). Bagaimanakah peran kantor pertanahan dalam menyelesaikan masalah tanah latifundia di kabuaten lombok utara.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji fakta-fakta di lapangan untuk mendukung konsep penulisan skripsi sehingga menjadi penelitian yang ilmiah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan konseptual, pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus sedangkan pengumpulan dan data di lakukan dengan mengkaji litertur-literatur baik berupa buku-buku maupun praturan perundang-undangan dan melakukan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan judul penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penyebab terjadinya kepemilikan tanah secara latifundia adalah banyaknya tanah masyarakat yang belum terdaftar di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Utara, hal ini disebabkan karena ketidak tahuan masyarakat itu sendiri dan juga kurangnya sosialisasi masalah pertanahan di kabupaten lombok utara. Adapun pelaksanaan peraturan tentang tanah latifundia tidak efektif di masyarakat, karena aturan tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun peran daripada BPN Lombok Utara dalam mengatasi masalah tanah latifundia adalah dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan. Walaupun jarang dilakukan tetapi itu sudah cukup untuk ukuran kabupaten yang baru terbentuk, dengan diadakanya penyuluhan tersebut diharapkan masyarakat akan mengerti tentang pentingnya mendaftarkan tanah sebagai upaya mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhdapa tanah yang dikuasainya.