Implementasi Pasal 7 Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Tentang Larangan Kepemilikan Tanah Secara Latifundia Di Kabupaten Lombok Utara

Penelitian ini di lakukan di kabupaten Lombok Utara dan di latar belakangi oleh masih banyak ditemukan tanah kelebihan ( latifundia). Tanah latifundia sangat merugikan masyrakat maupun pemerintah, saat yang bersamaan masyarakat sangat membutuhkan tanah untuk lahan pertanian tetapi di sisi lain ada sekelompok masyarakat yang menguasai tanah secara besar- besaran sehingga pendistribusian tanah di masyarakat menjadi terkendali. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya kepemilikan tanah secara latifundia dan 2). Bagaimanakah peran kantor pertanahan dalam menyelesaikan masalah tanah latifundia di kabuaten lombok utara.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji fakta-fakta di lapangan untuk mendukung konsep penulisan skripsi sehingga menjadi penelitian yang ilmiah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan konseptual, pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus sedangkan pengumpulan dan data di lakukan dengan mengkaji litertur-literatur baik berupa buku-buku maupun praturan perundang-undangan dan melakukan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan judul penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penyebab terjadinya kepemilikan tanah secara latifundia adalah banyaknya tanah masyarakat yang belum terdaftar di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Utara, hal ini disebabkan karena ketidak tahuan masyarakat itu sendiri dan juga kurangnya sosialisasi masalah pertanahan di kabupaten lombok utara. Adapun pelaksanaan peraturan tentang tanah latifundia tidak efektif di masyarakat, karena aturan tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun peran daripada BPN Lombok Utara dalam mengatasi masalah tanah latifundia adalah dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan. Walaupun jarang dilakukan tetapi itu sudah cukup untuk ukuran kabupaten yang baru terbentuk, dengan diadakanya penyuluhan tersebut diharapkan masyarakat akan mengerti tentang pentingnya mendaftarkan tanah sebagai upaya mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhdapa tanah yang dikuasainya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s