Penegakan Hukum: Sebuah Replika dan Tantangan

oleh Fahriza Yusro Hadiyaksa[1]

 Tulisan ini dipersembahkan dalam Lomba menulis NIAS BANGKIT tahun 2013

Nias adalah salah satu kepulauan terluar yang terletak di wilayah Sumatera, tepatnya pada Provinsi Sumatera Utara. Saya mengenal Nias pertama kali sejak kejadian gempa bumi yang terjadi pada tahun 2004 silam, tentu saja hal tersebut membuat Nias dan Nangroe Aceh Darussalam (NAD) terpukul, kami seluruh rakyat Indonesia ikut merasakan kesedihan yang dialami saudara-saudara kami yang kehilangan orang terdekatnya dengan sekejap mata.

Kesedihan telah berubah menjadi kebangkitan, karena menyimpan kesedihan yang berlarut-larut berdampak buruk bagi perekonomian bangsa. Semakin hari Nias bangkit dengan menyusulnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembangunan bagi kepulauan Nias dan NAD. Hal ini memberikan dampak positif bagi perkembangan perekonomian Indonesia, ibarat salah satu organ tubuh yang sedang sakit, maka harus disembuhkan sesegera mungkin. Sesudah sembilan tahun lamanya sejak bencana alam, yakni pada pertengahan 2013 terdapat perkembangan terbaru mengenai pembentukan provinsi baru di bagian Sumatera Utara, yakni Kepulauan Nias. Hal ini memberikan dampak yang signifikan bagi Nias, karena dengan membentuk provinsi sendiri maka urusan-urusan menjadi lebih mudah, dalam hal administrasi tidak perlu lagi pergi jauh ke Medan untuk mengurus berbagai macam administrasi, serta urusan-urusan menjadi lebih efisien, baik tenaga maupun biaya.

Selain itu juga pemantuan dan pengawasan terhadap Nias menjadi lebih mudah, karena pemerintah dapat mengawasi langsung tanpa harus ada perwakilan lagi. Hal ini memberikan dampak yang bagus bagi penegakan hukum di Nias. Penegakan hukum tidak lepas dengan yang disebutkan oleh Lawrence Friedman bahwa hukum dibangun di atas substansi hukum (legal substansi), aparatur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture), serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.[2] Membangun hukum berarti membangun kepribadian masyarakat, karena hakekatnya di dalam sebuah hukum terdapat bangunan nilai dan moral yang tertanam di dalam masyarakat. Hanya saja nilai dan moral tersebut senantiasa menghilang seiring dengan perkembangan zaman. Sehingga sejatinya hukum berada pada garis membangkitkan kembali bangunan tersebut ke tengah-tengah masyarakat.

Legal Substansi (Materi Hukum)

Tiga komponen dasar tersebut tentu saja mendukung penegakan hukum yang saat ini sering menjadi perbincangan oleh semua orang. Komponen substansi hukum atau materi hukum perlu pertama kali dilihat karena dari substansi hukumnya dapat melihat kenyataan bahwa sebuah peraturan memiliki substansi dasar di dalamnya baik berupa asas-asas hukum ataupun hal-hal mendasar lainnya. Di dalam substansi hukum yang baik setidaknya memuat hal tersebut karena tujuan hukum sejatinya adalah untuk membahagiakan objeknya, yakni manusia ataupun masyarakat dalam artian luas. Apabila tujuan tersebut telah dicapai maka secara tidak langsung keberadaan hukum dapat dirasakan oleh masyarakat baik berupa kesadaran hukum masyarakat ataupun hal lain yang berdampak pada sinergi antar golongan-golongan pada khususnya dan sinergi negara kesatuan secara umum.

Menggali norma yang terdapat di dalam masyarakat dan memasukkannya ke dalam peraturan merupakan hal yang sangat penting bagi pembuat undang-undang, bukan sebaliknya yakni menerapkan norma yang berlaku di negara lain lalu menerapkan ke dalam negeri, yakni Indonesia. Hal ini tidak dibenarkan karena transplantasi hukum atau penyelundupan hukum sejatinya ditekan seminimal mungkin agar karakter hukum bangsa Indonesia sesuai dengan karakter masyarakatnya.

Apabila pandangan saya diterapkan maka hal inilah yang menyebabkan hukum Indonesia menjadi berbeda dengan konsep negara lain, karena dengan menerapkan pluralisme hukum maka keadilan akan didapatkan oleh semua orang. Kita bisa mengetahui bahwa keberadaan masyarakat Indonesia adalah plural, sehingga sejatinya hukum yang ada juga mengikuti berdasarkan pembagian hukum adat di Indonesia yang berjumlah 19 atau bahkan lebih dari itu. Kita tidak bisa memberikan makna keadilan yang sama antara orang jawa dengan keadilan pada orang minangkabau, begitu juga seterusnya. Karena itu dibutuhkan peran ganda dari hukum untuk menggali keadilan yang ada agar dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.[3]  Pemenuhan tersebut hanya dapat dilakukan melalui penelitian-penelitian serta berdiskusi dengan beberapa masyarakat. Hasilnya memberikan kesimpulan yang dapat dijadikan rujukan untuk pembangunan substansi hukum di Indonesia.

legal structure (aparatur hukum)

Komponen selanjutnya yang dibahas yakni mengenai aparat penegak hukum. Di antara beberapa aparat penegak hukum adalah hakim, jaksa, dan polisi.[4] Ketiga alat penegak hukum tersebut kerap kali menjadi barometer masyarakat dalam menilai hukum di Indonesia. Sebagai contoh bahwa ketika polisi melakukan hal-hal yang dinilai oleh masyarakat sebagai tindakan sewenang-wenang maka seketika itu juga masyarakat memberikan kesimpulan bahwa polisi semuanya sama. Sehingga perlu diadakan reformasi pada kepolisian. Hal ini yang memberikan pandangan yang dianggap salah sehingga perlu mengganti pandangan tersebut bagi para penegak hukum.

Aparatur hukum sesungguhnya adalah hal yang sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum di Indonesia, secara khusus di Nias. Beberapa kejadian penegakan hukum yang janggal yang penulis angkat kembali dalam tulisan ini terjadi pada tanggal 21 Januari 2013, saat itu suami Yusmarul Hayati, yakni TZ dijadikan terdakwa atas tuduhan melakukan pemalsuan tanda tangan atas kepemilikan surat tanah warisan. TZ mendapat vonis dari Pengadilan Negri Gunungsitoli selama satu tahun penjara. Namun vonis tersebut lebih rendah daripada tuntutan jaksa yang memberinya tuntutan penjara selama lima tahun.[5] Dalam BAP kasus ini pada kepolisian dan Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, tidak dihadirkan saksi dari pihak terdakwa serta penasehat hukum. Beberapa kejanggalan ini membuat Yusmarul Hayati mencari keadilan hingga ke Jakarta. Seharusnya sejak TZ ditetapkan menjadi tersangka maka TZ diperbolehkan menunjuk penasehat hukum untuk mendampinginya, begitu juga dalam hal pembuktian. Pembuktian harus dilakukan dari dua pihak, yakni saksi dari pihak Jaksa Penuntut Umum dan Saksi dari pihak Tersangka sebagai upaya pembelaan. Kejanggalan tersebut senantiasa memberikan ruang ketidakpastian serta ketidakadilan pada hukum. Padahal hukum senantiasa dibentuk dengan landasan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Ketika hukum sudah dibangun akan tetapi dirusak oleh aparat penegak hukum maka bangunan hukum tersebut harus dirombak karena antara substansi hukum dengan aparat penegak hukum adalah hal yang terintegratif satu sama lain. Maka membangun hukum sama dengan membangun keseluruhan. Karena hukum berlaku bagi seluruh masyarakat dari yang masyarakat bawah, menengah, sampai pada atas. Hukum berlaku sama bagi setiap orang, tidak ada pembedaan status sosial dalam hukum.[6] Sehingga tidak lagi terdengar bahwa hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Hukum harus menjamah seluruh kehidupan serta mampu menjamin perlindungan bagi orang lain tanpa membeda-bedakan satu dengan lainnya. Karena sesuai dengan tujuan negara yakni mewujudkan keadilan, ketertiban serta kebahagiaan rakyat yang tertuang dalam Pembukaan UUDNRI Tahun 1945.[7]

Karakter hukum yang dibangun senantiasa berasal dari diri pribadi aparatur hukum, seringkali terjadi perbenturan hukum antara polisi dengan ketertiban hukum. Polisi kerap kali dituntut untuk menjunjung prosedur-prosedur hukum yang ketat dalam hal ini sesuai dengan standar operasional yang diatur di dalam perundang-undangan, akan tetapi di satu sisi polisi harus dapat mengayomi masyarakat. Hal inilah yang memberikan pertentangan yang jelas dan sampai saat ini belum jelas arah jawaban atas permasalahan tersebut. Berbagai benturan antara prosedur di dalam hukum dengan hati nurani kerap kali dijadikan alasan penegak hukum untuk tidak dapat memberikan keputusan. Begitu yang dirasakan beberapa hakim, beberapa kasus seperti mencuri kakao, mencuri singkong untuk makan sehari-hari, ataupun hal lainnya. Itu bukanlah masalah krusial tetapi senantiasa peran negara sebagai penajamin kesejahteraan rakyatnya tidak mampu mengembannya. Sang hakim bernama Marzuki saat persidangan berlangsung mengumpulkan uang denda yang dijatuhkan kepada terdakwa. Denda pencurian tersebut sebanyak satu juta rupiah, sedangkan uang yang terkumpul saat itu adalah 3,5 juta.[8] Hal inilah yang membuat negara Indonesia tidak bisa berkembang, karena hakim tidak bisa bebas memutuskan perkara, karena hakim dianggap sebagai alat perundang-undangan bagi pembuat undang-undang, yakni DPR.

legal culture (budaya hukum)

Komponen terakhir ini adalah komponen yang paling berpengaruh dalam hal penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum bukanlah suatu hal yang berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dengan masalah-masalah sosial masyarakat lainnya. Artinya hukum bukan hanya sebagai sistem nilai, tetapi juga hukum sebagai sub sistem dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat dimana hukum diberlakukan. Soetandyo Wignjosoebroto berpendapat bahwa kesadaran hukum sebagai determinan tegaknya hukum.[9]

Ketika mendapati permasalahan yang terjadi pada masyarakat maka secara tidak langsung merujuk kepada budaya pada masyarakat tersebut, karena kaitan antara budaya dengan hukum sungguh erat. Budaya hukum mengandung nilai prosedural yaitu tata cara dan prosedur dalam mamanajemen sebuah konflik dalam masyarakat dan nilai substansif berupa asas-asas fundamental tentang distribusi, penggunaan sumber-sumber dalam masyarakat terkait dengan adil dan tidak adil.

Budaya hukum Indonesia dibangun berdasarkan Pancasila, setiap produk-produk hukum yang diciptakan senantiasa tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Karena hakekatnya Pancasila sebagai ground norm bangsa Indonesia. Untuk itulah setiap perundang-undangan diawali dengan “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”, begitupun juga setiap putusan pengadilan harus diawali dengan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Begitu jelas bahwa budaya hukum bangsa Indonesia haruslah berpedoman kepada Pancasila, karena setiap pembukaan dari perundang-undangan, putusan pengadilan, ataupun hal lainnya dirasakan perlu memuat sila pertama dari Pancasila.

Baik itu perundang-undangan ataupun putusan pengadilan sesungguhnya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terdapat di dalam sila-sila Pancasila. Untuk itulah sebagai masyarakat yang sadar sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia maka senantiasa mengembalikan kembali tujuan negara yang terdapat dalam alinea ke-empat Pembukaan UUDNRI 1945, yakni Pancasila.

Sarana dan Prasarana yang Memadai

Ketika otonomi daerah telah bergema, maka beberapa provinsi melakukan pembenahan-pembenahan di beberapa sektor dan lini guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Begitu juga yang dialami Sumatera Utara, Provinsi SUMUT yakin bahwa dengan luasnya wilayah Provinsi SUMUT, maka penyelenggaraan pemerintahan yang baik tidak efektif dilaksanakan, maka itu Gubernur Sumatera Utara mengusulkan untuk pembentukan provinsi baru yakni Provinsi Kepulauan Nias.

Tentu hal tersebut disambut baik oleh warga Nias, karena dengan pembentukan provinsi tersebut maka memberikan dampak kemajuan bagi perekonomian kepulauan tersebut, begitu juga dengan perkembangan penegakan hukum di Nias. Hal ini dikarenakan begitu Nias menjadi provinsi baru maka menteri dapat mengawasi langsung kinerja kepala daerah di Nias. Dan begitu dengan pembentukan sarana dan prasarana peradilan baru di wilayah Nias, serta hal lainnya yang membantu perkembangan Nias sebagai provinsi. Ketika beberapa sarana dan prasarana dibangun, maka masyarakat Nias dapat merasakan kenyataan sebagai Waga Negara Indonesia.

Komponen materi hukum, aparat penegak hukum, budaya hukum serta sarana dan prasarana memberikan dampak yang signifikan bagi penegakan hukum di Indonesia, khususnya Nias. Ketika komponen tersebut sudah berintegrasi dengan baik maka saya berpendapat kemajuan bagi kepulauan Nias secara khusus sehingga mencapai tujuan dari negara Indonesia secara umum yakni membahagiakan rakyatnya. Tujuan ini senantiasa bukan tujuan biasa saja, akan tetapi inilah tujuan yang harus dicapai oleh pemerintah agar kesadaran hukum menjadi meningkat dan masyarakat mampu hidup rukun tanpa ada permasalahan yang sampai pada tataran serius sampai pada pembangkangan publik (public disobedience).

Sebuah tantangan bagi seluruh rakyat Indonesia mengenai penegakan hukum di Indonesia, apakah hanya menjadi penonton saja, apakah menjadi pelaku penegakan hukum, ataupun hanya yang bisa melakukan kritik-kritik pedas terhadap penegakan hukum, kita semua dapat menjawab sendiri pertanyaan tersebut sesuai dengan keinginan dan kemampuan masing-masing individu. Untuk itulah membangun sebuah bangunan hukum sejatinya membangun replika dan menghadapi tantangan. Mengapa saya katakan replika, karena di dalam hukum terdapat norma yang terdapat di dalam masyarakat sendiri dan harus mengembalikan norma tersebut berupa replika-replika yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. ~0~

Daftar Pustaka

  1. Buku

Lukito, Ratno, Hukum Sakral dan Hukum Sekuler, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008.

Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta:Liberty, 1988.

Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya, 2000.

Wigjosoebroto,Soetandyo, Hukum: Paradigma, Metode, dan Masalah, Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002.

  1. Internet

http://nasional.kompas.com/read/2013/11/16/0933525/Sang.Wakil.Tuhan.di.Dunia. diakses tanggal 28 Desember 2013.

http://www.beritanda.com/nasional/hukum/16741-perjalanan-seorang-istri-memperjuangkan-keadilan-hukum-bagi-suaminya.html, diakses tanggal 26 Desember 2013


[1] Mahasiswa MIH UGM.

[2] Soetandyo Wigjosoebroto, 2002, Hukum: Paradigma, Metode, dan Masalah, ELSAM dan HUMA, Jakarta, hlm 178-190.

[3] Ratno Lukito, 2008, Hukum Sakral dan Hukum Sekuler, Pustaka Alvabet, Jakarta, hlm 230-243.

[4] Satjipto Rahardjo,2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya, Bandung, hlm 330-334.

[6] Sudikno Mertokusumo, 1988, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, hlm 34-36.

[7] Ibid. hlm. 61

[9] Soetandyo Wignjosoebroto, Op.Cit. hlm 204-205

One thought on “Penegakan Hukum: Sebuah Replika dan Tantangan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s