Sejarah Hukum Dari Masa ke Masa

Saya mengawali tulisan ini dengan memberikan sebuah pandangan tentang hukum, karena membahas mengenai sejarah hukum tidak lepas dari komponen dasar yang membentuknya, yakni hukum. Istilah “hukum” adalah kata tunggal yang tidak pernah memiliki makna tunggal. Hart telah memberikan analogi hukum sebagai seekor gajah yang dipegang oleh beberapa orang penyandang tuna netra. Begitu beragamnya pendapat dan pandangan masing-masing tuna netra tergantung dari bagian tubuh gajah yang dipegang atau disentuh.  Makna beragam terkait “hukum” inilah yang menjadi perdebatan para sarjana hukum dari masa ke masa dalam memaknai hukum. Hal ini yang menyebabkan adanya aliran-aliran atau mahdzab dalam mempelajari hukum.
Bagi akademisi, hukum merupakan fakta atau fenomena yang menjadi dasar atau bahan untuk membangun teori dan ilmu pengetahuan hukum atau doktrin hukum. Sedangkan bagi aparat penegak hukum, hukum dimaknai sebagai perintah dari negara dan sekaligus pedoman untuk melalukan penyelidikan, penyidikan, dan/atau pengambilan putusan terhadap tindak atau perbutan pidana atau konflik/sengketa hukum tertentu.

Pandangan Para Ahli Terkait Sejarah Hukum
1. Prof. L.J. Van Apeldoorn
Sejarah hukum merupakan pertelaan sejumlah peristiwa-peristiwa yuridik dari zaman dahulu yang disusun secara kronologis, terus bergerak dan hidup.  Penyeledikan secara sejarah mempunyai sifat membebaskan, ia membebaskan kita dari prasangka-prasangka sehingga dituntut untuk kritis dalam segala hal.
2. Prof. Satjipto Rahardjo
Sejarah hukum merupakan proses terbentuknya hukum, bahwa hukum yang sekarang mengalir dari hukum sebelumnya atau masa lampau. Mengenali dan memahami secara sistematis proses-proses terbentuknya hukum, faktor-faktor yang menyebabkan dan sebagainya, memberikan tambahan pengetahuan yang berharga untuk memahami fenomena hukum dalam masyarakat. Studi sejarah hukum merupakan studi yang bersifat interdisipliner, oleh karena itu menggunakan berbagai macam cara pendekatan sekaligus, seperti sosiologi, postivistik, dan erat hubungannya dengan perbandingan hukum.

3. Prof. Sudikno Mertokusumo
Sejarah hukum merupakan seluruh rangkaian terjadinya hukum bukan saja pada terbentuknya hukum, akan tetapi harus masih mundur ke belakang sampai kepada awal keberadaan hukum. Sebagai contoh adalah ketika membahas mengenai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya dapat dimengerti dengan memahami sejarah tentang emansipasi wanita Indonesia. Dengan makin tua umur peraturan perundang-undangan maka penjelasan historisnya makin lama makin berkurang kegunaannya dan makin beralasan ditafsirkan secara sosiologis.
4. Prof. Soetandyo Wignosoebroto
Sejarah hukum merupakan suatu pendekatan makro atau struktural yang berlangsung secara terus menerus dimana dalam kehidupan banyak mengalami perubahan-perubahan transformatif yang amat cepat, terkesan kuat bahwa hukum tak berfungsi untuk menata kehidupan. Untuk itulah dalam sejarah dibutuhkan pendekatan sosiologis untuk mengetahui permasalahan heterogen dalam sebuah negara.
Sejarah Hukum Sebagai Bagian Ilmu Hukum
Secara garis besar, ilmu hukum memiliki cabang ilmu yang cukup luas, baik itu sosiologi hukum, filsafat hukum, sejarah hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum, politik hukum, serta cabang lainnya yang baru-baru saja muncul seperti hermeneutika hukum dan semiotika hukum. Untuk itulah, seperti uraian saat mengawali tulisan ini, bahwa masing-masing cabang tersebut senantiasa ingin mencari hakekat “hukum” sesungguhnya. Adapun perbedaan cara pandangnya merupakan hal yang lumrah dan wajar karena setiap ahli memiliki cara pandang yang berbeda-beda dalam menempatkan dirinya untuk mengupas hukum.
Dari asal mulanya, aliran sejarah hukum mulai diperkenalkan oleh  Karl Von Savigny, yang menyatakan bahwa:
All law is originally formed by custom and popular feeling, that is, by silently operating forces. Law is rooted in a people’s history: the roots are fed by the consciousness, the faith and the customs of the people (“Seluruh hukum terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan  kerakyatan, yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam. Hukum berakar pada sejarah manusia, dimana akarnya dihidupkan oleh kesadaran, keyakinan dan kebiasaan warga negara.”diartikan bebas menurut penulis)
Dalam perkembangan sejarah hukum, muncul aliran yang merupakan reaksi dari dominasi pemikiran rasionalisme yang dianggap mempunyai banyak kelemahan yang didasarkan pada pemikiran yang hanya terpaku pada nilai-nilai atau asumsi-asumsi yang bersifat khayal. Karena itu, akhirnya melahirkan aliran sejarah yang menginginkan suatu teori harus didasarkan pada kenyataan-kenyataan atau fakta. Tokoh dari aliran sejarah ini diantaranya adalah Von Savigny yang menolak untuk mengagung-agungkan akal seseorang. Hukum, baginya tidak dibuat tapi tumbuh dan ditemukan dalam masyarakat.
Ikhtisar dari thesis Von Savigny dapatlah digariskan dalam kata-katanya sendiri sebagai berikut :
“Pada masa-masa terdahulu dimana sejarah yang otentik berkembang, kita akan mendapatkan bahwa hukum telah mempunyai watak yang tertentu, yang bersifat khas dari rakyat yang bersangkutan seperti halnya bahasa, tingkah laku dan konstitusi mereka. Tidak, fenomena-fenomena ini tidak mempunyai eksistensi yang terpisah, mereka hanyalah sifat-sifat khas dari masing-masing rakyat, tak terpisah dan pada hakekatnya bersatu dan hanya tampaknya saja berbeda dalam penglihatan kita. Yang mengikat mereka menjadi suatu keseluruhan ialah konvensi umum dari rakyat. Kesadaran sebangsa karena kebutuhan batiniah mengeklusifkan semua bangsa-bangsa lain yang tak mempunyai asal usul yang sama. Hukum tumbuh dengan pertumbuhan rakyat, dan menjadi kuat bersama dengan kekuatan rakyat dan akhirnya mati ketika suatu bangsa kehilangan nasionalitasnya. Maka kesimpulan dari teori ini adalah hukum kebiasaan dibentuk yaitu mula-mula ia berkembangmelalui kebiasaan dan keyakinan rakyat, kemudian melalui Jurisprudensi, jelaslah bahwa dimanapun juga hukum dibentuk oleh suatu kekuatan-kekuatan yang bekerja secara diam-diam, tidak melalui kemauan arbiter pembuat undang-undang”

Menurut Von Savigny, hukum timbul bukan karena perintah penguasa atau kebinasaan, tetapi karena perasaan keadilan yang terletak di dalam jiwa bangsa itu. Jiwa bangsa itulah yang menjadi sumber hukum. Karena itu, Savigny mengeluarkan pendapatnya yang amat terkenal bahwa hukum itu tidak dibuat tetapi tumbuh bersama masyarakat. Pendapat Savigny amat bertolak belakang dengan pandangan positivisme, sebab mereka berpendapat bahwa dalam membangun hukum maka studi terhadap sejarah atau bangsa mutlak diperlukan. Pendapat tersebut oleh Puchta dibenarkan dan dikembangkan dengan mengajarkan bahwa hukum suatu bangsa serikat pada jiwa bangsa yang bersangkutan.

Perjalanan Sejarah Hukum Negara-Negara
Sepanjang sejarah hukum, bahwa determinan terbesar yang mem-pengaruhinya adalah perang, revolusi, pemberontakan dan pergerakan filosofis, ideologis, sosio-ekonomi serta hukum yang besar. Sejarah hukum merupakan bagian integral dari perbandingan hukum. Karl Popper mengamati bahwa :
Takkan pernah ada sejarah masa lalu seperti yang terjadi sesungguhnya; yang ada hanyalah interpretasi historis dan tak satu pun dari interpretasi itu yang bersifat final. Apa yang disebut ‘sumber’ catatan sejarah hanyalah fakta-fakta yang dianggap cukup menarik untuk dicatat, sehingga sumber-sumber tersebut seringkali hanya mengandung fakta-fakta yang sesuai dengan teori yang telah dibayangkan sebelumnya.

Terdapat tiga sistem hukum yang dikenal di dunia, yakni sistem civil law dan common law. Sistem-sistem hukum tersebut senantiasa merupakan sistem hukum secara garis besar. Perjalanan dan sejarah dari setiap sistem hukum tersebut tentu saja dapat dijadikan sebagai perjalanan hukum yang ada di dunia. Karena bagaimanapun juga hukum yang ada pada dunia ini sebagian besar merujuk pada kedua sistem tersebut. Untuk itulah perlu kiranya untuk melihat secara menyeluruh sejarah hukum-hukum tersebut sebagai berikut:
A. Sistem Civil Law
Sistem Civil Law berawal dari sejarah hukum Romawi, untuk itulah diperlukan sejarah hukumnya, sedangkan sebagian besar catatan dan karya monumental kuno Roma dibakar oleh bangsa Gaul, pada 390 tahun SM dan apa yang diwarisi saat ini adalah cerita-cerita fiktif oleh penulis zaman selanjutnya. Dalam sejarah hukum Romawi terdapat dua fase hukum, yakni pertama, periode kompilasi yang dilakukan oleh Kaisar Justinian, yang diantaranya adalah Codex dan Digest. Kedua, periode yang dimulai dengan studi terhadap karya-karya Justinian di beberapa universitas di Italia pada akhir abad ke 11 M, periode ini juga disebut sebagai Renaissance of Roman Law.
Pada abad ke-146 SM, bangsa Romawi berhasil menaklukkan Yunani. Berdampak pada bangsa Romawi mengasimilasikan kebudayaan Yunani ke dalam kebudayaan Romawi, baik dari segi seni, filsafat, dan hukumnya. Modifikasi tersebut menciptakan sistem yang hampir sempurna bagi bangsa Romawi. Di kota yunani nampaknya hukum perdata tidak begitu berkembang dibandingkan dengan hukum tata negara, pada tumpukkan penemuan kembali sumber-sumber historis ternyata sangat sedikit dijumpai institusi-institusi hukum perdata didalamnya (kecuali “kodex” Gortyn dan sumber-sumber Athene  tertentu). Apabila yunani mempunyai pengaruh tertentu terhadap hukum kita masa kini, maka hal tersebut terlaksana melalui perantaraan bangsa Romawi.
Memang ditemukan beberapa istilah-istilah yunani melalui bahasa latin dan bahasa perancis untuk diserap oleh bahasa belanda seperti misalnya : hupotekhe (Hipotek). Dalam abad-abad V-IV SM Athena mengenal sebuah hukum perdata individualstis dengan mutu yang cukup memadai. Keluarga terbatas pada “oikos” (rumah) artinya sampai pada keluarga kecil yang terdiri dari orang tua dan anak-anak dan tidak lebih besar daripada Genos.
Pada abad ke-5 M, kekaisaran romawi runtuh. Namun warisan bangsa Romawi tidaklah lenyap, pada abad ke-6 M hukum Romawi mengalami perkembangan. Itu terjadi pada bagian timur kekaisaran Romawi, yang disebut kekaisaran Byzantium. Oleh perintah kaisar Iustinianus, para sarjana hukum menyusun Codex Juris Romani atau Corpus Juris Civilis. Kekaisaran Byzantium bertahan hingga abad ke-15 M, setelah direbut oleh Sultan Osman, kini Byzantium dikenal sebagai Istambul.
1. Sejarah Hukum Perancis
Selama berabad-abad, Perancis memiliki adat kebiasaan yang beragam, karena terdiri dari lebih 60 wilayah geografis yang terpisah yang memiliki peraturan sendiri-sendiri. Perancis masuk dalam bagian kekaisaran Romawi, sehingga hukum Romawi berlaku di wilayah ini, akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, adat istiadat tetap bertahan.  Telah kita ketahui bersama bahwa ajaran hukum Romawi sebenarnya mengatur hukum privat yang dipraktekkan oleh semua bangsa, hukum antara bangsa tidak terwujud.  Pengaruh hukum Romawi terhadap perkembangan hukum cukup besar, khususnya melalui ius gentium (timbulnya hukum bangsa-bangsa). Melalui jalan inilah hukum Romawi menjadi sumber utama dari hukum perdata modern.
Sejak abad ke-5 Masehi, kekaisaran Romawi mengalami kehancuran. Akan tetapi hukum Romawi mampu bertahan di negara Jermanik, khususnya kerajaan Visigoth, Burgandia, dan Frank. Eksistensi hukum Romawi ini disebabkan oleh pengundangan peraturan hukum Lex Romana Visigithorum oleh Raja Visigoth, Alaric II, yang terdiri dari ringkasan dari Leges dan Jus, serta ringkasan yang diambil dari Code of Theodisius.
Lex adalah dokumen yang disebut constitutions, yang berisi opini, pengundangan, dan keputusan yang telah diturunkan dari beberapa kaisar secara langsung . Sedangkan Jus terdiri atas beberapa tulisan dari para ahli hukum, interpretasi dan perkembangan sumber-sumber hukum yang lebih tua, bahkan sampai pada abad pertengahan ke-3 Masehi.
Pada Abad ke-13, hukum Perancis menjadi dua bagian yakni, wilayah droit ecrit (hukum tertulis) di bagian selatan, dan wilayah droit coutumier (hukum adat) di bagian utara. Di bagian selatan adalah tempat hukum tertulis dan peradaban Romawi berjaya. Sehingga ketika Renaissance (kehidupan kedua Romawi) berlangsung, maka penerimaan terhadap hukum tersebut lebih mudah diterima sebagai hukum praktis di wilayah tersebut. Berkebalikan dengan wilayah selatan, yakni wilayah utara berlaku adat istiadat dari Jermanik. Diantara kedua wilayah tersebut tidak ada pemisahan yang sempurna karena sebelumnya kedua wilayah itu berasal dari adat istiadat setempat. Pada akhirnya, semua adat istiadat lokal perlahan menghilang dan digantikan oleh hukum Romawi. Demikian juga, bagian utara Perancis, meski common law, hukum kontrak dan obligasi menggunakan hukum Romawi sebagai hukum suplementer. Hal tersebut terjadi percampuran hukum, dan tidak ada konflik dalam hal percampuran tersebut.
Pada abad ke-15 sampai abad 17, sebagian besar hukum adat Perancis dikodifikasikan menjadi hukum tertulis. Banyak ordonansi kerajaan yang telah dikeluarkan terkait prosedur perdata atau pidana. Pada saat ini juga terdapat kumpulan hukum yang dirumuskan oleh para hakim dari berbagai sidang pengadilan, yang dikeluarkan oleh parlemen de Paris yang dikenal dengan sebutan Custom of Paris. Kumpulan hukum ini menuntun ke sebuah studi yang lebih rinci. Prinsip-prinsip umum diambil dan dijadikan sebagai rujukan serta diaplikasikan ke seluruh Perancis. Hal inilah yang menjadikan hukum Perancis mulai dikenal secara umum.
Revolusi Perancis, yang terjadi pada tahun 1789 mengakhiri rezim kuno atau periode hukum kuno.  Hal ini ditandai dengan awal terbentuknya periode transisi yang disebut hukum intermedier. Hukum-hukum feodal mulai dihapuskan, demikian juga kelas sosial juga dihapuskan dan semua orang dianggap sama di muka hukum, perlindungan terhadap kepemilikan privat dikuatkan. Awal terbentuknya Civil code dengan memuat peraturan hukum umum yang dibuat sederhana, jelas, dan sesuai dengan konstitusi. Ini merupakan karya baru dalam bidang hukum substantif yang menggabungkan hukum Romawi dengan hukum adat istiadat. Beberapa negara banyak yang meniru Code of Civil, contohnya belgia dan luxemburg, serta mempengaruhi hukum yang ada di Italia, Spanyol, Portugis, dan Belanda. Pada tahun 1811, empat macam hukum tambahan telah diberlakukan yakni Code of Civil Procedure, Code of Commerce, Code of Criminal Procedur, dan Penal Code.
2. Sejarah Hukum Jerman
Hukum Jerman sebagian besar hanya terdiri atas adat dan tradisi, sama seperti hukum pada zaman abad pertengahan. Kekuasaan sentral Romawi tidak berusaha untuk menggantikan hukum adat lokal yang ada pada Jerman. Pada Tahun 1450-an sampai menjelang akhir abad ke-15, perseteruan kelompok yang banyak terjadi, yang seringkali anarkis, serta tidak adanya otoritas sentral yang kuat, merupakan faktor yang meyakinkan untuk segera mengakhiri perseteruan kelompok. Kaisar Maximillan berusaha untuk merestorasi kekuasaan monarki dan menjaga kedamaian dan kesatuan.
Pada 1495, karena beberapa alasan yang tidak diketahui, hukum Romawi mulai diadopsi di pengadilan kekaisaran yang baru dibentuk, yang disebut Reichskammergericht. Ordonansi Tahun 1945 menempatkan undang-undang dan hukum adat pada posisi yang setara, sehingga para hakim diperintahkan untuk memutuskan perkara berdasarkan hukum Romawi.  Keberadaan hukum Romawi pada wilayah Jerman bukanlah Corpus Juris abad ke-6 yang masih murni, melainkan sudah dimodifikasi oleh para Glosator.
Selama abad ke-16, 17, dan 18, para praktisi hukum Romawi di Jerman telah menghasilkan sintesis hukum Romawi modern atas nama hukum alam dan hukum nalar. Mereka mengumpulkan hukum-hukum yang berlaku di masyarakat menjadi sebuah dokumen hukum. Pandangan mereka terkait hukum adalah sebagai sebuah sistem pemikiran, prinsip dan institusi tertutup yang berasal dari hukum Romawi.
Pada tahun 1815 diadakan Kongres Wina, dibentuklah konfederasi Jerman. Setelah kongres, berbagai upaya untuk mencapai kodifikasi hukum. Salah satu penghambat kodifikasi Jerman adalah perselisihan yang begitu terkenal antara dua sarjana Jerman, Carl von Savigny yang merupakan pemimpin Historical School of Jurisprudence (Madzhab Sejarah Hukum), dan Profesor Tibaut dari Heidelberg, juru bicara terkemuka madzhab hukum alam, yang menyerukan dilakukannya kodifikasi. Konflik ini berlangsung sampai beberapa dekade, sebagian orang menyebeut konflik ini sebagai konflik antara Romawi (diwakilkan oleh Savigny) dan Jerman (diwakilkan oleh Tibaut). Dari perdebatan sengit itu, pandangan Thibaut berhasil memenangkan dan memasukkan unsur-unsur hukum alam ke dalam German Civil Code.
B. Sistem Common Law
Common law bukanlah sistem hukum tertua, tetapi pengaruhnya sampai pada wilayah-wilayah kerajaan, terutama kerajaan Inggris, yakni Amerika, India, Malaysia, Singapura, Australia, Hongkong, dan sebagian besar wilayah Afrika.Tradisi common law Inggris ini dapat berdiri bersama dengan budaya, agama, dan hukum adat asli tempat-tempat tersebut. Sebagai contoh adalah India yang mayoritas beragama hindu, namun memberlakukan filsafat hukum Inggris dan menerapkan common law Inggris, begitu juga di Malaysia yang mayoritas beragama Islam, menerapkan sistem hukum common law.  Hal tersebut adalah bukti dari adanya transplantasi hukum dan adaptabilitas hukum Inggris, khususnya pembebanan hukum tersebut berdasarkan sukarela.
Tradisi common law pada awalnya sebagai akibat dari kolonialisasi Inggris, misi perdagangan, dan dominasi kerajaan Inggris selama periode penting dalam sejarah dunia. Tahapan awal terbentuknya sejarah hukum Inggris adalah sentralisasi pengadilan yang dibentuk oleh Raja Henry II, yang di dalamnya pengadilan-pengadilan kerajaan menjadi sumber utama dari hukum yang berlaku umum di seluruh negara.
Hal tersebut yang menjadikan awal terbentuknya common law, yang memegang prinsip pada kasus, dan hukum itu ditemukan oleh hakim berdasarkan penalaran logis. Dalam hal pengklasifikasian, Common law tidak membedakan secara struktur antara hukum privat/publik.

Perjalanan Sejarah Hukum di Indonesia
Hukum di Indonesia mulai berlaku sejak dibacakan Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Sejarah hukum sebelum kemerdekaan sedikit tidak memengaruhi komponen hukum yang ada di Indonesia karena untuk melepaskan hukum kolonial ke dalam hukum Indonesia tidaklah mudah. Hal tersebut dikarenakan hukum kolonial dapat mengakomodasi hukum-hukum yang belum diatur sebelumnya melalui hukum Adat ataupun hukum Islam.
Selain itu juga terdapat pengelompokan oleh pemerintah Belanda bahwa penduduk Hindia Belanda dikelompokan ke dalam tiga golongan penduduk. Ketiga golongan yaitu: (1) Golongan Eropa (Europeanen) dan mereka yang dipersamakan dengannya; (2) Golongan Timur Asing (Vreemde Oosterlingen); dan (3) Golongan Bumi Putera (Inlanders). Untuk tiap golongan penduduk tersebut berlaku hukumnya sendiri-sendiri. Asas utamanya adalah hukum adat bagi orang Indonesia (Bumi Putera) dan orang-orang yang digolongkan sama dengan pribumi, sedangkan hukum Belanda bagi orang-orang Eropa. Namun demikian karena sebab-sebab yang jelas dan masuk akal asas tersebut benar-benar tidak berlaku. Bahkan penggolongan rakyat yang tetap dipertahankan sampai berakhirnya kekuasaan kolonial itu mengisyaratkan tetap akan dikukuhkannya dualisme dan pluralisme hukum kolonial di Indonesia.
Terjadinya masih penerimaan terhadap hukum kolonial tersebut sejauh mana di dalam hukum Indonesia tidak mengatur ketentuan mengenai hal tersebut. Sebagai contoh adalah mengenai hukum agraria, sebelumnya digunakan landasan Agrarische Wet 1870 sebagai landasan agrari di Indonesia, tetapi sejak diberlakukan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agrari maka Agrarische Wet tidak berlaku lagi. Selain itu juga, ketentuan mengenai Buku II BW sepanjang menyangkut mengenai agraria dicabut dan tidak berlaku, kecuali mengenai hipotek.
Untuk mengubah secara menyeluruh terhadap hukum kolonial bukanlah perkara mudah, karena dalam hal legislasi dibutuhkan naskah akademik yang didapatkan dari berbagai penelitian dan riset terkait ke-Indonesian. Dalam hal keberadaan hukum di Indonesia juga lebih berdasarkan pada komunalisme atau kebersamaan, berbeda dengan Eropa yang lebih pada individualisme. Pengutamaan ini jelas tidak memberikan aliran liberalisme berkembang di Indonesia. Talcott Parsons  dalam teori Cybernatic-nya  bahwa konfigurasi nilai-nilai komunalisme lebih mengutamakan nilai-nilai budaya dan politik daripada ekonomi.
Penggambaran Indonesia dalam sistem pemerintahan dalam artian politik dapat dijadikan sebagi acuan untuk mengungkap sejarah dan perjalanan hukum yang ada di Indonesia. Pengaruh terhadap diterpakannya sistem civil law, sistem hukum Islam, serta hukum asli bangsa Indonesia (Adat) memberikan pengaturan yang rumit terutama permasalahan kodifikasi. Harus ada sistem yang harus dikorbankan agar hukum tersebut berlaku dan diterapkan adil bagi Rakyat Indonesia.

Daftar Pustaka

Apeldoorn, L.J. van, 2011, Inleiding tot De Studie van Het Nederlandse Recht, dalam edisi Bahasa Indonesia, Pengantar Ilmu Hukum, cet. 34, Pradnya Paramita, Jakarta.

Black, Henry Campbell, 1968, Black’s Law Dictionary, West Publishing.

Cruz, Peter de, 2012, Comparative Law in a Changing World, dalam edisi Bahasa Indonesia, Perbandingan Sistem Hukum, Nusa Media, Bandung.

Gilissen, Emeritus Jhon Dan Emeritus Frits Gorle, 2007, Sejarah Hukum Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung.

Hart, H.L.A., 2013, The Concept of Law, dalam edisi Bahasa Indonesia, Konsep Hukum, Cetakan V, Nusa Media, Bandung.

Huijbers, Theo, 1982,  Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Kanisius, Yogyakarta.

Ismail, Nurhasan, 2012, Ilmu Hukum dalam Perspektif Sosiologis: Obyek Perbincangan yang Terpinggirkan, Disampaikan dalam Kongres Ilmu Hukum “Refleksi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum Indonesia”, ASHI.

Mertokusumo, Sudikno, 1988, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar),edisi kedua, Liberty, Yogyakarta.

Parsons, Talcott, 1977, Social Systems and The Evolution of Action Theory, The Free Press, New York.

Rahardjo, Satjipto, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya, Bandung.

Rasjidi, Lili, 1990, Dasar-Dasar Filsafat Hukum, Cet. V, Citra Aditya, Bandung.

Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, Hukum:Paradigma, Metode, dan Masalah, Elsam dan Huma, Jakarta.

Zamboni, Mauro, 2008, Law and Politics : A Dilemma fo Contemporary Legal Theory, Springer, Berlin.

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s