Persamaan di Hadapan Hukum: Antara Bayang-Bayang dan Kenyataan

Judul : Persamaan di Hadapan Hukum: Antara Bayang-Bayang dan Kenyataan

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG
Saat ini kian deras terdengar pemberitaan mengenai tukang sate yang mencemarkan nama baik presiden sehingga dilakukan penahanan. Walaupun masih belum menjadi terdakwa tetapi hal tersebut menjadikan hal yang tidak biasa karena beberapa praktisi hukum berdebat mengenai hal tersebut. Bagi aliran hukum positivistik mengatakan bahwa hukum tidak pandang bulu, tidak ada pembedaan antara kaya dan miskin, ketika dia sudah melakukan kesalahan atau kejahatan dan memiliki minimal dua alat bukti maka bisa dilakukan penahanan. Ada juga yang berpendapat bahwa terlalu berlebihan jika memberlakukan penahanan terhadap hal tersebut karena bisa dilakukan dengan cara-cara kekeluargaan, kalaupun ditangkap akan menambah catatan rentetan panjang hukum di Indonesia.
Kedua pandangan tersebut tentu saja tidak ada yang salah, semuanya benar, karena di dalam berpandangan tentu saja memiliki alasan yang kuat mengenai hal tersebut. Menegakkan hukum tanpa pandang bulu merupakan cita-cita bersama yang harus dijunjung Warga Negara Indonesia, begitu juga mengenai perlindungan terhadap hak-hak sebagai warga negara juga wajib untuk dilindungi. Keduanya merupakan suatu hal yang harus atau wajib ada bagi negara yang menganut negara hukum. Adanya pengakuan hak-hak senantiasa melindungi warga negara agar tidak tertindas dari kekuasaan pemerintah yang cenderung otoriter.
Menyingkap kedua tabir merupakan suatu hal yang menarik untuk diungkapkan terutama di dunia penegakan hukum di Indonesia, lebih khusus lagi pada ranah peradilan. Antara penegakan dan persamaan di hadapan hukum terkadang tidak berjalan secara sinergi dan seimbang, tentu saja hal tersebut memberikan kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat luas karena berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia. Beberapa kejadian penegakan hukum yang janggal yang penulis angkat kembali dalam tulisan ini terjadi pada tanggal 21 Januari 2013, saat itu suami Yusmarul Hayati, yakni TZ dijadikan terdakwa atas tuduhan melakukan pemalsuan tanda tangan atas kepemilikan surat tanah warisan. TZ mendapat vonis dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli selama satu tahun penjara. Namun vonis tersebut lebih rendah daripada tuntutan jaksa yang memberinya tuntutan penjara selama lima tahun.  Dalam BAP kasus ini pada kepolisian dan Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, tidak dihadirkan saksi dari pihak terdakwa serta penasehat hukum. Beberapa kejanggalan ini membuat Yusmarul Hayati mencari keadilan hingga ke Jakarta. Seharusnya sejak TZ ditetapkan menjadi tersangka maka TZ diperbolehkan menunjuk penasehat hukum untuk mendampinginya, begitu juga dalam hal pembuktian. Pembuktian harus dilakukan dari dua pihak, yakni saksi dari pihak Jaksa Penuntut Umum dan Saksi dari pihak Tersangka sebagai upaya pembelaan. Kejanggalan tersebut senantiasa memberikan ruang ketidakpastian serta ketidakadilan pada hukum. Padahal hukum senantiasa dibentuk dengan landasan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.
Adanya persamaan di hadapan hukum terkadang tidak dibarengi semangat penegakan hukum. Hal tersebut memberikan cerminan bahwa hukum senantiasa tidak dibangun atas dasar integratif antara satu dengan lainnya sehingga menyatukan antara komponen yang satu dengan lainnya menjadi hal yang sangat penting. Pesamaan merupakan suatu hal yang sulit diwujudkan ketika dalam diri pribadi tidak ingin mewujudkannya, artinya bahwa adanya persamaan itu muncul dari itikad baik individu-individu. Ketika itikad baik ini tidak muncul maka dapat dipastikan bahwa hubungan yang tercapai adalah hubungan yang berat sebelah. Hubungan yang tidak seimbang inilah yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan pada salah satu pihak. Untuk itulah penulis mengangkat persamaan di hadapan hukum sebagai topik bahasan penulis dalam makalah ini.

RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana konsep persamaan di hadapan hukum ditinjau dari Tata Hukum Indonesia?
2. Sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan penyimpangan terhadap persamaan di hadapan hukum?

PEMBAHASAN

A. Persamaan di Hadapan Hukum Ditinjau Dari Tata Hukum Indonesia
1. Sejarah persamaan di hadapan hukum
Persamaan dihadapan hukum atau equality before the law menjadi salah satu doktrin Rule of Law yang menyebar pada negara-negara berkembang. Perundang-undangan Indonesia mengadopsi asas ini sejak masa kolonial lewat KUH Perdata dan KUH Dagang. Tapi pada masa kolonial, asas ini tidak sepenuhnya diterapkan karena politik pluralisme hukum yang memberi ruang berbeda bagi hukum Islam dan hukum adat.
Asas persamaan di hadapan hukum bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum. Ketunggalan hukum menjadi satu wajah utuh diantara dimensi sosial lainnya. Persamaan di hadapan hukum seakan memberikan sinyal di dalamnya bahwa secara sosial dan ekonomi orang boleh tidak mendapatkan persamaan. Perbedaan perlakuan “persamaan” antara di dalam wilayah hukum, wilayah sosial dan wilayah ekonomi itulah yang menjadikan asas persamaan di hadapan hukum tergerus oleh dinamika sosial dan ekonomi.
Napoleon Bonaparte, orang Perancis yang terkenal sebagai pemimpin militer dan penguasa Perancis pasca revolusi, yang berkontribusi “mengabadikan” asas persamaan dihadapan hukum sampai detik ini. Tridharma semangat Revolusi Perancis (liberte, egalite dan fraternite) diagregasi oleh pakar hukum di masa Bonaparte pada tahun (1804-1807) ke dalam kodifikasi hukum yang kemudian dikenal dengan nama Code Napoleon.  Landasan penting dari kodifikasi ini adalah tidak adanya hak-hak istimewa berdasarkan kelahiran dan asal usul seseorang, semua orang sama derajat di hadapan hukum. Revolusi Perancis adalah titik tolak terpenting dalam studi hukum modern karena disanalah negara modern, hukum modern, Rule of Law, konstitusionalisme dan demokrasi mulai dibahas. Satjipto Rahardjo  menyebut kemunculan sekalian aksi modernisme dengan kelahiran hukum modern itu sebagai The Big Bang yang menggantikan cara-cara lama dalam berhukum.
Tocqueville menggambarkan masyarakat Perancis pada tahun 1770-an dan tahun 1780-an sebagai masyarakat yang ekonominya sedang berkembang pesat. Semua lapisan rakyatnya telah sama-sama mengecap faedah dari pertumbuhan itu. Hal ini mengindikasikan bawah Revolusi Perancis bukanlah persoalan perjuangan ekonomi rakyat, melainkan perjuangan politik untuk mengganti tirani. Revolusi Perancis sebenarnya menyimpan motivasi dari kalangan borjuis untuk mendapatkan kesamaan hak dengan raja secara sosial, politik dan ekonomi.
Pada abad ke-15 sampai abad 17, sebagian besar hukum Perancis dikodifikasikan menjadi hukum tertulis. Banyak ordonansi kerajaan yang telah dikeluarkan terkait prosedur perdata atau pidana. Pada saat ini juga terdapat kumpulan hukum yang dirumuskan oleh para hakim dari berbagai sidang pengadilan, yang dikeluarkan oleh parlemen de Paris yang dikenal dengan sebutan Custom of Paris. Kumpulan hukum ini menuntun ke sebuah studi yang lebih rinci. Prinsip-prinsip umum diambil dan dijadikan sebagai rujukan serta diaplikasikan ke seluruh Perancis. Hal inilah yang menjadikan hukum Perancis mulai dikenal secara umum.
Revolusi Perancis, yang terjadi pada tahun 1789 mengakhiri rezim kuno atau periode hukum kuno.  Hal ini ditandai dengan awal terbentuknya periode transisi yang disebut hukum intermedier. Hukum-hukum feodal mulai dihapuskan, demikian juga kelas sosial juga dihapuskan dan semua orang dianggap sama di muka hukum, perlindungan terhadap kepemilikan privat dikuatkan. Awal terbentuknya Civil code dengan memuat peraturan hukum umum yang dibuat sederhana, jelas, dan sesuai dengan konstitusi. Ini merupakan karya baru dalam bidang hukum substantif yang menggabungkan hukum Romawi dengan hukum adat istiadat. Beberapa negara banyak yang meniru Code of Civil, contohnya belgia dan luxemburg, serta mempengaruhi hukum yang ada di Italia, Spanyol, Portugis, dan Belanda. Pada tahun 1811, empat macam hukum tambahan telah diberlakukan yakni Code of Civil Procedure, Code of Commerce, Code of Criminal Procedur, dan Penal Code.
Bagi kaum moderat, negara adalah produk dan manifestasi untuk mendamaikan pertentangan kelas. Negara adalah hasil kompromi yang dipayungi kodifikasi hukum tertulis yang dibuat oleh badan publik dan berlaku umum. Disanalah esensi egalitarianisme. Hukum tertulis itu ditinggikan kedudukannya karena dianggap sebagai monumen kontrak sosial warga negara. Pengutamaan hukum tertulis buatan manusia itu adalah untuk mengganti semangat hukum alam yang mulai ditinggalkan. Bila sebelumnya yang memberikan kepastian adalah hukum kodrat dari Tuhan, termasuk yang termanifestasi lewat kekuasaan raja. Maka semenjak itu, hukum buatan manusialah yang harus memberikan kepastian dalam menuntun masyarakat.
Absolutisme feodal juga dialami Rusia sebagaimana dialami Perancis. Di Rusia juga terkenal ungkapan, apa yang dimimpikan oleh Maharani Catherine II pada waktu malam akan menjadi undang-undang pada keesokan harinya. Revolusi Perancis dan Revolusi Rusia adalah antitesa terhadap feodalisme. Karl Marx berpandangan bahwa, negara adalah organ kekuasaan kelas, sehingga tata tertib hukum yang diproduksi dalam asas persamaan di hadapan hukum dari semangat Revolusi Perancis menjadi salah upaya untuk mendamaikan bentrokan antar kelas yang disembunyikan. Partai komunis di beberapa negara berkembang menjadikan tesis Karl Marx tentang perjuangan kelas memasuki dimensi asas persamaan di hadapan hukum dengan mendorong hukum sebagai alat emansipasi sosial dan ekonomi. Hal ini dilakukan atas dasar kesenjangan antara  persamaan dengan distribusi sumber daya.

2. Persamaan di hadapan hukum dalam Pancasila
Persamaan di hadapan hukum merupakan implementasi dari sila ke-dua Pancasila. Pancasila sebagai staatfundamentalnorm  bangsa Indonesia menjiwai seluruh hierarki peraturan perundang-undangan. Pancasila sebagai landasan filosofis tentu saja menyuguhkan hal-hal yang abstrak sehingga harus direalisasikan melalui beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam hal merealisasikan Pancasila haruslah menafsirkan secara keseluruhan atau holistik, karena antara sila ke-satu hingga sila ke-lima harus saling terkait antara satu dengan lainnya dan tidak boleh ada pertentangan, hal ini yang diungkapkan oleh Notonagoro.
Sila ke-dua Pancasila menyatakan bahwa “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna kata kemanusiaan merujuk pada perikemanusiaan yang artinya bahwa sifat-sifat yang layak bagi manusia. Adapun kemanusiaan tersebut bisa berarti adil terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia, terhadap Tuhan atau causa prima.  Sesuatu yang berhubungan dengan manusia dan negara setidaknya harus melihat manusianya terlebih dahulu karena bagaimanapun negara berasal dari manusia, sehingga mau tidak mau dalam unsur negara harus terdapat sifat kemanusiaan di dalamnya.
Secara garis besar, yang disebutkan oleh Notonagoro bahwa konsep kemanusiaan haruslah ada jika ingin membangun negara, karena objek negara adalah manusia, dan senantiasa ingin membahagiakan manusianya, setiap negara tentu saja berbeda mengenai implementasi kemanusiaan, tetapi secara umum maksudnya adalah sama yakni ingin memajukan dan melindungi manusianya. Konsep kemanusiaan sejatinya telah dikenal sejak pendirian bangsa ini oleh founding fathers. Dari rentetan sejarah telah ditemukan bahwa Soekarno mengingatkan bahwa bangunan bangsa ini berdasarkan atas kekeluargaan sehingga paham yang bersifat individual tidak usah dimasukkan dalam konstitusi negara, namun hal itu berbeda dengan pendapat M. Yamin yang menyatakan bahwa adanya perlindungan terhadap individu senantiasa haruslah ada agar tidak terjadi kekuasaan penuh di tangan pemerintah.
Setelah terjadi perundingan yang alot mengenai pemberian pengaturan terhadap perlindungan hak-hak individu maka diputuskan bahwa hak-hak individu dituangkan dalam Pasal 27, 28, 29, dan 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penuangan pasal-pasal tersebut menarik menjadi perhatian para praktisi hukum, karena karena penuangan tersebut banyak yang mengatakan bahwa Indonesia mengadaptasi hukum Anglo Saxon Amerika yang mengakui adanya pengakuan terhadap hak-hak individu, hal ini sesuai dengan ciri-cirinya, yakni equality before the law (persamaan di hadapan hukum). Akan tetapi di dalam penjelasan UUDNRI disebutkan bahwa Indonesia adalah negara rechstaat, kalau mau dirujuk negara rechstaat berasal dari eropa barat. Dari sinilah terjadi dua pertentangan konsep negara sehingga banyak kalangan dan praktisi hukum menafsirkan sesuai dengan keinginannya. Bahkan Daniel S. Lev mencatat bahwa pada umumnya paham negara hukum di Indonesia dikonsepsikan dengan negara hukum eropa daratan.
Menurut Hadjon, negara hukum Indonesia bukanlah rechstaat yang mengedepankan wet-matigheid atau the rule of law yang mengutamakan prinsip equality before the law, akan tetapi negara hukum Indonesia lebih mementingkanb keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyatnya atas prinsip kerukunan, keseimbangan antara hak dan kewajiban, penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan sebagai sarana terakhir jika musyawarah gagal, serta hubungan proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara.
Satjipto Rahardjo lebih memilih Indonesia sebagai negara Pancasila, bukan rechstaat atau the rule of law walaupun terkesan tidak pernah didengar oleh orang lain tetapi kenyataannya bahwa Indonesia adalah negara yang menganut sistem Pancasila yang secara jelas menggambungkan kedua sistem negara yang telah dikenal di dunia.  Penggabungan tersebut secara sadar ataupun tidak sadar telah berimplikasi pada perbedaan pandangan antara satu orang dengan lainnya, hal tersebut tentu saja tergantung dari konfigurasi politik yang melatarbelakanginya. Untuk itulah negara hukum dalam konstitusi dibuat lebih sederhana yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUDNRI Tahun 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.
Asas persamaan di hadapan hukum merupakan teori umum yang biasa dikenal dalam Anglo Saxon atau the rule of law. Asas ini merupakan pengejawantahan terhadap sistem perekonomian yang belum maju, karena di dalamnya terdapat ketimpangan antara kelas-kelas. Sebagai catatan bersama bahwa, untuk negara berkembang asas persamaan di hadapan hukum mendapat sambutan yang gembira, terlebih jika benar-benar dilakukan.

3. Persamaan di hadapan hukum dalam konstitusi
Setelah panjang lebar membahas mengenai pijakan awal dalam bernegara, yakni Pancasila. Selanjutnya penulis menganalisa persamaan di hadapan hukum dalam konstitusi. Menarik untuk dijadikan pokok bahasan, karena bagaimanapun kontitusi merupakan hukum dasar negara yang dijadikan landasan untuk menetapkan peraturan perundang-undangan.
Secara garis besar penerapan persamaan di hadapan hukum secara jelas tertuang dalam Pasal 27 Ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dari rumusan tersebut ada baiknya kita mengetahui beberapa pengertian yang melandasinya. “Sama” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti serupa, tidak berbeda, dan tidak berlainan, sedangkan “bersamaan” memiliki arti setara, seimbang, dan sebanding. Kalau ditarik kesimpulan sementara bahwa seluruh warga negara mimiliki kedudukan yang sama dan sebanding sehingga yang dikenal hanyalah satu yakni warga negara.
Sejalan dengan hal tersebut International Comission of Jurists yang pada konfrensinya di Bangkok pada Tahun 1965, mencirikan konsep negara hukum yang dinamis atau konsep negara hukum materill sebagai berikut :
1. Perlindungan konstitusional : menjamin hak-hak individu, konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atau hak-hak yang dijamin.
2. Adanya badan kehakiman yang bebas
3. Adanya pemilu yang bebas
4. Adanya kebebasan menyatakan pendapat.
5. Adanya kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi
6. Adanya pendidikan kewarganegaraan.
Konstitusi negara Indonesia tentu saja telah mengakui adanya semua hal tersebut seiring dengan perubahan-perubahan yang ada ke arah yang lebih baik lagi. Sebagai catatan kita bersama bahwa beberapa waktu lalu terjadi penghapusan Sekolah Bertaraf International atau yang dikenal dengan SBI melalui Putusan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut tentu saja ditujukan untuk menjaga konsep persamaan warga negara. Mahfud MD mengatakan bahwa RSBI merupakan bentuk baru liberalisasi dan dualisme pendidikan serta berpotensi untuk menghilangkan jati diri bangsa Indonesia.
Implementasi dari keberadaan Pasal 27 Ayat (1) UUDNRI tersebut selain adanya kesetaraan hubungan juga harus adanya kesetaraan posisi. Dalam hal ini negara haruslah menjamin adanya kesetaraan tersebut baik melalui peraturan-peraturan yang ada ataupun melalui kebijakan-kebijakan. Tentu saja haruslah ada sinergi antara pemerintah dalam artian eksekutif selaku pemangku kebijakan dengan legislatif selaku pembentuk peraturan perundang-undangan.
Di dalam negara yang menganut konsep negara hukum, pengadilan administrasi seperti Mahkamah Konstitusi dan juga Peradilan Tata Usaha Negara mengambil peran penting untuk menjaga keseimbangan tersebut. Menjamin pendidikan waraga negara merupakan hal yang penting untuk dijaga, maka tak ayal jika negara menghabiskan dana 20% APBN untuk membiayai pendidikan. Setiap orang di belahan manapun di Indonesia bisa menikmati pendidikan, kesehatan, bantuan hukum, dan lain sebagainya. Tidak ada pembedaan antara kasta-kasta di negeri ini, karena dalam konstitusi Republik Indonesia tidak ditemukan adanya pembedaan tersebut.
Konsep persamaan ini bukan saja di hadapan hukum, tetapi saat ini dalam prakteknya meluas dari segi pendidikan, sosial, dan ekonomi. Poin terakhir yang susah untuk menyamaratakan yakni masalah ekonomi. Kita yakini bahwa negara ini bukan negara sosialis yang menyamartakan perekonomian, sehingga tidak ada warga negara yang terlalu kaya, seperti yang dianut oleh Korea Utara, ataupun bukan negara liberalis/individual yang dianut oleh negara Amerika Serikat yang meraup keuntungan sebesar-besarnya atau bisa dikatakan mengandalkan materi sehingga terjadi kesenjangan yang jelas antara kaya dan miskin. Negara ini bukan kedua-duanya, tetapi inilah negara yang berlandaskan Pancasila, jati diri bangsa. Yang tidak membeda-bedakan suku-suku bangsa dan mengenal adanya prismatik. Adapun apabila ada pandangan yang mengarah terhadap sosialis ataupun liberalis maka hal tersebut perlu untuk dikritisi agar negara ini berjalan sesuai dengan “relnya”.
Persamaan hukum dalam bingkaian bayang-bayang dan kenyataan merupakan hal yang perlu dipecahkan bersama. Sebagai masyarakat yang sudah mulai “melek” hukum haruslah arif dan bijaksana dalam melihat kebijakan-kebijakan yang ada, tidak serta merta langsung menerima kebijakan tersebut. Pasal-pasal dalam konstitusi sudah bisa dijadikan perbandingan terhadap kebijakan yang ada, terlebih lagi Indonesia sudah memiliki pengadilan konstitusi yang mandiri. Pengawasan masyarakat menjadi hal penting saat ini di tengah bergulirnya demokrasi yang mengatasnamakan kebebasan. Masyarakat harus senantiasa mengawasi dan mengkritisi secara bijaksana setiap kebijakan yang ada sehingga egosektoral dari pemerintah dapat ditekan sekecil mungkin.
Keberadaan persamaan di hadapan hukum di dalam konstitusi juga bisa dijadikan rujukan bagi bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Selain itu juga beberapa program Mahkamah Agung yang mengadakan sidang keliling secara gratis kepada masyarakat tidak mampu. Program-program bantuan hukum mulai digalakkan karena bagaimanapun seluruh rakyat Indonesia berhak untuk mendapatkannya. Persamaan di hadapan hukum memberikan ruang bagi masyarakat nun jauh disana (wilayah perbatasan) untuk ikut berpartisipasi dalam hal membangun hukum Indonesia sehingga keberadaannya bukan hanya sekedar menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengibarkan bendera Merah Putih saat 17 Agustus saja, tetapi ikut menjunjung hukum dan konstitusi negara Indonesia.

B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Penyimpangan Terhadap Persamaan di Hadapan Hukum
Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak diartikan secara statis. Artinya, kalau ada persamaan di hadapan hukum bagi semua orang maka harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (equal treatment) bagi semua orang. Jika ada dua orang bersengketa datang ke hadapan hakim, maka mereka harus diperlakukan sama oleh hakim tersebut (audi et alteram partem). Persamaan di hadapan hukum yang diartikan secara dinamis ini dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (access to justice) bagi semua orang tanpa mem-perdulikan latar belakangnya.
Ketika berbicara mengenai asas persamaan di hadapan hukum, maka menarik untuk membahas mengenai alasan untuk menyimpangi asas ini, yaitu dengan cara menggunakan asas umum lainnya yang digunakan agar tidak terkesan melanggar etika dan hukum secara langsung. Hal inilah yang sebagian orang berpandangan bahwa setiap hukum itu memiliki celah-celah sehingga untuk mengetahui celah tersebut tentu saja melalui para praktisi hukum. Beberapa celah itu sengaja dibuat agar tidak terlihat sebagai ketidakadilan terhadap hukum.
Sebagai catatan bersama bahwa tidak jarang terjadi bahwa tersangka pelaku suatu tindak kejahatan dihambat untuk mendapatkan bantuan hukum atau berhubungan dengan pengacaranya, hal ini tentu saja bertentangan dengan undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 maupun undang-undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang KUHAP. Menurut Pasal 35-37 dan Pasal 54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1982 bahwasanya “setiap orang tersangkut perkara wajib diberikan kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum”, ketentuan ini diperkuat dengan Pasal 59 KUHAP. Dalam hal penegakan hukum, terkadang hakim lupa untuk memberikan kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum. Mungkin bagi orang yang sudah paham mengenai hukum hal tersebut tidak menjadi masalah, akan tetapi ketika hal tersebut dihadapi oleh seorang awam yang berasal dari pelosok dan tidak mengetahui mengenai hukum maka hal tersebut menjadi berbeda.
Dalam hal tertentu, asas persamaan dihadapan hukum bisa dijadikan sebagai standar untuk menegaskan kelompok-kelompok marjinal atau kelompok minoritas. Namun disisi lain, karena ketimpangan sumberdaya membuat asas tersebut sering didominasi oleh penguasa dan pemodal sebagai tameng untuk melindungi kekuasaannya. Misalkan dalam hal asas persamaan dihadapan hukum yang dikawinkan dengan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocent).
Dalam praktiknya, asas praduga tidak bersalah menjadi asas yang paling umum untuk melindungi keburukan penguasa dan pengusaha di hadapan hukum. Setiap penguasa atau pengusaha yang tersangkut masalah hukum akan menggunakan asas praduga tidak bersalah untuk menyembunyikan kesalahannya. Sedangkan bagi masyarakat awam, asas tersebut tidak diutamakan. Dapat kita lihat bagaimana acara-acara informasi kriminal di televisi yang mempertontonkan penembakan atau pemukulan orang yang disangka melakukan kejahatan. Hal yang tidak pernah kita lihat pada tersangka penjahat kelas kakap.
Dalam era informasi, asas persamaan di hadapan hukum juga mesti terkait dengan asas publisitas di dalam hukum. Setiap orang dianggap tahu dengan hukum, meskipun dia tidak pernah diajak merumuskan hukum yang dibuat. Dalam hal ini, asas persamaan dihadapan hukum mesti terkait dengan asas partisipasi pembentukan hukum dan persamaan atas informasi suatu perundang-undangan yang dibuat legislatif. Sehingga, persamaan dihadapan hukum juga harus didahului dengan persamaan memperoleh informasi terhadap suatu peraturan yang diundangkan. Asas publisitas ini menuntut pemerintah melakukan sosialisasi peraturan yang sudah dibuatnya.
Yang lebih esensial lagi adalah asas persamaan di hadapan hukum tidak dipandang sebagai suatu barang yang final. Asas ini harus dilihat sebagai suatu cara dalam berhukum. Sehingga dalam pembuatan, pelaksanaan dan penegakan hukum juga mesti melihat kembali struktur sosial dan ekonomi yang meliputi masyarakat. Pemahaman terhadap ketidaksamaan harus mendahului asas persamaan. Salah satu cara untuk mengetahui ketidaksamaan realitas sosial itu misalkan bisa dilakukan dengan pendekatan kuantitatif melalui data-data yang terpercaya. Data kuantitatif hanya pintu masuk saja untuk melihat persoalan sosial dan ekonomi. Cara lain adalah melihat analisa kualitatif dari aspek sosiologi hukum.
Bila asas persamaan di hadapan hukum diterapkan dalam pandangan yang melampaui antroposentrisme dalam berhukum. Maka asas persamaan di hadapan hukum mesti melihat persamaan perlakuan yang adil terhadap ketimpangan struktural dalam masyarakat, sekaligus perlakuan yang adil bagi lingkungan. Asas persamaan di hadapan hukum ditantang menjadi media aplikasi keadilan sosial dan keadilan lingkungan.
Hal ini dapat dilihat dari beberapa  kejadian kecelakaan maut  yang melibatkan Rasyid Amirulloh Rajasa, anak mantan menteri koordinator perekonomian, Hatta Rajasa, menjadi ujian bagi  Kepolisian  dalam penghormatan terhadap  asas equality before the law  atau persamaan di hadapan hukum . Pihak keluarga Hatta Rajasa menginginkan agar kasus tersebut diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Tetapi, akhirnya tetap masuk dalam ranah peradilan, akan tetapi vonis yang diberikan hakim terkesan tidak adil, dan tidak sama dengan vonis yang diberikan kepada Afriyani Susanti (tabrakan maut Xenia).
Masih banyak lagi kasus-kasus hukum yang menciderai asas persamaan di hadapan hukum yang telah dituangkan dalam Pancasila dan konstitusi. Dibalik itu semua tentu saja dapat diambil pelajaran untuk terus memperbaiki penegakan hukum di Indonesia. Antara pola penegakan hukum dengan hal lainnya haruslah dilakukan secara integratif agar membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai kata-kata terakhir meminjam slogan yang sering diagung-agungkan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa hukum itu senantiasa dibuat untuk membahagiakan rakyatnya. Kalau rakyatnya tidak bahagia, berarti hukum tersebut belum menjangkau rakyat.
.

PENUTUP

SIMPULAN
1. Berdasarkasn sejarah, bahwa asas persamaan di hadapan hukum berasal dari keinginan kaum borjuis untuk setara kedudukannya dengan kaum bangsawan atau raja. Untuk itulah digunakan konsep tersebut agar kedudukannya sama.
2. Indonesia telah memilih asas ini dalam membangun filosofi bangsa yang tertuang dalam sila ke-dua Pancasila yakni “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Kata kemanusiaan tersebut tersebut telah mewakili dari perlindungan manusianya melalui asas persamaan di hadapan hukum. Begitu juga dengan konstitusi Republik Indonesia juga memasukkan asas tersebut di dalam konstitusi, artinya bahwa Indonesia senantiasa menjunjung asas persamaan di hadapan hukum dalam kehidupan bernegara.
3. Penyimpangan terhadap asas persamaan di hadapan hukum melalui asas lainnya yakni asas praduga tidak bersalah sehingga “orang yang kuat” tidak bisa disentuh oleh hukum sedikitpun.  Sehingga berimplikasi pada kesenjangan antara orang kaya atau penguasa dengan kelompok marjinal atau orang miskin.
SARAN
1. Sebagai asas yang tertuang dalam Pancasila dan UUDNRI Tahun 1945, asas persamaan di hadapan hukum sebaiknya dijadikan rujukan bagi aparat penegak hukum. Peran serta masyarakat dalam hal pengawasan juga perlu ditingkatkan agar bisa melihat dan memperbaiki setiap terdapat kesalahan agar tidak terulang hal yang sama.
2. Menjunjung asas persamaan di hadapan hukum secara tidak langsung telah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Agama, karena bagaimanapun di dalam agama Islam tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin, pejabat atau pengusaha. Hal itu tercermin ketika melakukan ibadah haji, semuanya menggunakan selembar kain putih yang sama, dan beribadah secara bersama-sama. Penulis harapkan asas ini tidak saja pada sektor hukum saja, akan tetapi sudah bisa masuk pada sektor perindustrian, ekonomi, sosial, politik, dan sektor-sektor lainnya sehingga tidak terjadi kesenjangan yang sangat jauh antara kaya dan miskin.

DAFTAR PUSTAKA

Mahfud, M.D., 2010, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, PT Raja Grafindo, Jakarta.
Notonagoro, 1987, Pancasila Secara Ilmiah Populer, Cet. ketujuh, Bumi Aksara, Jakarta.
Peter de Cruz, 2012, Comparative Law in a Changing World, dalam edisi Bahasa Indonesia, Perbandingan Sistem Hukum, Nusa Media, Bandung.
Rahardjo, Satjipto, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya, Bandung.
http://m.republika.co.id/berita/pendidikan/education/13/01/09/mgcwzw-sistem-rsbi-dinilai-masih-diperlukan  diakses tanggal 4 November 2014 pukul 10.05 WIB.
http://megapolitan.kompas.com/read/2013/01/02/1045233/Tangani.Kasus.Anak.Menteri.Keberanian.Polisi.Diuji  diakses tanggal 4 November 2014, pukul 10.15.
http://m.news.viva.co.id/news/read/347265-tragedi-afriyani-dan-maut-di-jalan-raya  diakses tanggal 4 November 2014, pukul 10.17.
http://www.beritanda.com/nasional/hukum/16741-perjalanan-seorang-istri-memperjuangkan -keadilan-hukum-bagi-suaminya.html , diakses tanggal 4 November 2014
http://www.icj.org  diakses tanggal 4 November 2014, pukul 10.20.
http://yancearizona.net/2008/05/13/persamaan-dihadapan-hukum-hukum/  diakses tanggal 4 November 2014 pukul 10.00 WIB

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s