Negara Komunitas, Komunal, dan Mufakat

Saya mengangkat kembali bahasan mengenai negara komunitas. Ini mungkin akan menjadi perbincangan sengit antara komunitas-komunitas tertentu. Karena mereka hanya menumpang atas nama “Negara Kesatuan Republik Indonesia” tetapi sejatinya mereka tidak ada perasaan yang mendalam terhadap NKRI, mereka lebih mengutamakan komunitasnya sendiri. Hal ini merupakan suatu dilema yang harus dihadapi oleh negara, gerakan-gerakan bayangan untuk menguasai negara senantiasa ditanamkan sejak dini melalui tulisan-tulisan sosialisme.
Pendapat saya terkait politik komunitas adalah memberikan keadaan yang kotak-kotak pada negara sehingga haruslah diperkuat pada pondasi awal. Sebagai langkah awal adalah pengenalan dan penanaman nilai empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.
Penanaman kembali tersebut memberikan dampak positif agar hal-hal yang urgent tidak terpecah belah. Negara sekuat apapun apabila rakyatnya terpecah belah maka asing cepat masuk mengintervensi terhadap negara tersebut.
Pemahaman empat pilar kebangsaan ssenantiasa dibuat untuk menciptakan persatuan pada negara Indonesia. Mengembalikan karakteristik komunal yang ada pada bangsa sehingga tidak dapat dipengaruhi begitu saja oleh negara lain. Kalaupun dipengaruhi maka konsekuensinya lebih kecil dibandingkan tanpa pengamalan empat pilar kebangsaan. Tidak bisa dipungkiri bahwa pengaruh globalisasi yang begitu cepat bisa merubah paradigma para penerus bangsa. Menggalakkan kembali atau benar-benar kehilangan jati diri sebagai bangsa.

Beberapa Wacana yang Berkembang
1.Penghapusan “Kolom Agama” pada Kartu Tanda Penduduk
Saya menjadi salah satu yang menentang adanya penghapusan kolom agama pada kartu tanda penduduk, walaupun yang mengusulkan penghapusan tersebut berasal dari CRCS UGM. Pikiran saya tertuju pada keadaan yang tidak kondusif ketika penghapusan kolom agama tersebut, karena bagaimanapun di dalam masyarakat Indonesia sendiri masih adanya hubungan komunal, karena karakteristik penduduk Indonesia masih terkumpul pada desa-desa.
Ketika penghapusan tersebut dilakukan atas dasar menghormati kepercayaan animisme dan kepercayaan lainnya di Indonesia maka dapat dikatakan bahwa hal tersebut tidaklah beralasan. Mengapa sejak pendirian bangsa ini tidak dirumuskan adanya penghapusan kolom agama. Mengapa setelah 69 tahun Indonesia merdeka baru mempersalahkannya.
Semua yang ada di dalam KTP adalah penting untuk dicatatkan, sebagai penegasan bahwa jika kolom agama dihapuskan sekalian saja kolom status perkawinan juga dihilangkan. Karena semuanya juga punya kepentingan terhadap diri sendiri dan komunitasnya. Tidak ada yang tidak mungkin di negeri ini. Saya mencatat bahwa keberadaan makna tertulis di dalam identitas penduduk merupakan sebuah ikhtiar agar segalanya mesti dicatatkan. Jangankan status diri, mengenai utang piutang saja diberikan penjelasan lengkap oleh Alloh di dalam Al-Qur’an dan dijadikan sebagai ayat untuk mendorong lahirnya ilmu akuntansi.
Seberapa pentingkah pencatatan tersebut? tentu saja lebih bermanfaat dan banyak maslahatnya dibandingkan dengan mudharatnya. Saya tidak bisa membayangkan jika seseorang yang bisa masuk ke gereja ketika hari minggu, ketika hari jum’at dia masuk masjid, ketika perayaan imlek dia datang ke vihara, dan ketika nyepi dia ikut juga. Hal ini membuat rancu, seperti yang ada pada negeri sakura, Jepang. Memang tidak ada yang salah ketika seseorang mencari agama yang baik menurutnya, tetapi hal tersebut menjadi rancu ketika melakukan pembagian warisan, pernikahan, serta kematian. Sebagai contoh adalah ketika orang tersebut meninggal dunia, maka dia dimakamkan dengan cara apa? pertanyaan yang mungkin bisa membuat kita jauh berfikir ke-depan, jangan berfikir mundur ke-belakang karena sesuatu yang mundur tidak akan menghasilkan hal yang positif.
Prinsip komunal dan mufakat sudah diterapkan di dalam konsep negara Indonesia. Tidak pada prinsip mendahului kepentingan atau golongan, tidak pada saling menjatuhkan atau dikenal dengan “sikut-sikutan”, semuanya murni berjalan atas kesadaran membangun negara ini. Telah banyak pemikiran-pemikiran hebat yang mungkin tidak dibahas pada tulisan ini karena fokus tulisan ini adalah mengingatkan kembali keadaan negara Indonesia jauh sebelum kemerdekaan. Saya tidak ingin merasa pintar, karena kita semua sudah mengenyam pendidikan kewarganegaraan selama 12 tahun sewaktu SD-SMA ditambah 2 SKS sewaktu kuliah. Saya cuman ingin mengingatkan bahwa hati-hati membawa kapal yang bernama Indonesia, sedikit saja kau salah langkah, nasib jutaan rakyat berada di tangan anda.
Pengaturan terhadap agama kepercayaan animisme kemungkinan bisa jadi bumerang bagi Indonesia, karena bagaimanapun orang-orang luar negeri datang ke Indonesia untuk melihat keadaan kuno-nya masyarakat Indonesia. Sebagai renungan bahwa tidaklah lebih baik menjadi bangsa yang maju dan dapat berfikir ke-depan dibandingkan menjadi bangsa yang mundur. Akan tetapi prinsip-prinsip gotong royong, komunal, mufakat tidak boleh serta merta dilupakan karena itu merupakan ruh dan jati diri bangsa.

2.Jabatan Publik = Jabatan Politik
Saya mengambil sub bagian ini karena saya tertarik dengan konsep yang telah diajukan oleh Presiden Joko Widodo bahwa untuk jabatan publik tidak menggunakan orang yang berasal dari partai melainkan profesional. Saya tidak menyalahkan kalaupun Presiden Joko Widodo melupakan janjinya tersebut karena bagaimanapun estafet kepemimpinan jabatan publik ditentukan oleh presiden, selaku kepala pemerintahan.
Hans Kelsen pernah berujar bahwa hukum itu haruslah murni, dan ditegakkan oleh orang-orang murni bergelut di bidang hukum seperti akademisi. Teori hukum murni ini menjadi primadona pada zaman itu. Tapi kenyataan semakin berubah bahwa teori hukum murni itu tidak bisa diterapkan begitu saja ketika ada kekuatan politik di dalamnya, kekuatan politik berarti kekuatan kepantingan yang berarti dapat merusak kemurnian dari hukum itu sendiri. Ketika hukum sudah dicampuri atau tidak murni lagi maka kekuatan hukum tersebut hanyalah angin sepoi-sepoi dikala senja datang. Kadang hadir kadang menghilang, kadang tumbuh dan terkadang mati, tidak ada konsistensi.
Saya tidak mempersalahkan ketika seseorang menjabat jabatan publik dari kalangan partai karena itu adalah hak seseorang untuk dapat dipilih. Tetapi pertanyaan yang mendasar bahwa apakah Indonesia begitu kurang orang-orang profesional dalam bidang hukum dan penegakan hukum? Dari jutaan rakyat ini apakah susah untuk memilih orang yang benar-benar independen dan tidak memihak.
Sebagai bangsa yang mementingkan komunal dan mufakat tidaklah lebih baik menerima saran dari rakyat terkait siapa saja orang yang dapat masuk menjabat sebagai jabatan publik. Penilaian tersebut bukan saja dari para petinggi saja, tetapi libatkan rakyat sebagai demokrasi yang partisapatoris. Kalaupun berbeda dengan pilihan yang ada itu adalah hak presiden yang tidak dapat diganggu gugat.
Sebagai kalimat penutup saya mengambil dari hadits Nabi Muhammad, SAW. “Bukan kefakiran yang aku khawatirkan pada kalian sepeninggalanku, melainkan jika dunia dibentangkan pada kalian, lalu kalian saling berlomba memperolehnya hingga sebagian memukul sebagian yang lain” HR. Bukhori Muslim

Hanya sebuah opini dan renungan.
FYH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s