Negara Komunitas, Komunal, dan Mufakat

Saya mengangkat kembali bahasan mengenai negara komunitas. Ini mungkin akan menjadi perbincangan sengit antara komunitas-komunitas tertentu. Karena mereka hanya menumpang atas nama “Negara Kesatuan Republik Indonesia” tetapi sejatinya mereka tidak ada perasaan yang mendalam terhadap NKRI, mereka lebih mengutamakan komunitasnya sendiri. Hal ini merupakan suatu dilema yang harus dihadapi oleh negara, gerakan-gerakan bayangan untuk menguasai negara senantiasa ditanamkan sejak dini melalui tulisan-tulisan sosialisme.
Pendapat saya terkait politik komunitas adalah memberikan keadaan yang kotak-kotak pada negara sehingga haruslah diperkuat pada pondasi awal. Sebagai langkah awal adalah pengenalan dan penanaman nilai empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.
Penanaman kembali tersebut memberikan dampak positif agar hal-hal yang urgent tidak terpecah belah. Negara sekuat apapun apabila rakyatnya terpecah belah maka asing cepat masuk mengintervensi terhadap negara tersebut.
Pemahaman empat pilar kebangsaan ssenantiasa dibuat untuk menciptakan persatuan pada negara Indonesia. Mengembalikan karakteristik komunal yang ada pada bangsa sehingga tidak dapat dipengaruhi begitu saja oleh negara lain. Kalaupun dipengaruhi maka konsekuensinya lebih kecil dibandingkan tanpa pengamalan empat pilar kebangsaan. Tidak bisa dipungkiri bahwa pengaruh globalisasi yang begitu cepat bisa merubah paradigma para penerus bangsa. Menggalakkan kembali atau benar-benar kehilangan jati diri sebagai bangsa.
Continue reading “Negara Komunitas, Komunal, dan Mufakat”

Advertisements

Penegakan Hukum: Sebuah Replika dan Tantangan

oleh Fahriza Yusro Hadiyaksa[1]

 Tulisan ini dipersembahkan dalam Lomba menulis NIAS BANGKIT tahun 2013

Nias adalah salah satu kepulauan terluar yang terletak di wilayah Sumatera, tepatnya pada Provinsi Sumatera Utara. Saya mengenal Nias pertama kali sejak kejadian gempa bumi yang terjadi pada tahun 2004 silam, tentu saja hal tersebut membuat Nias dan Nangroe Aceh Darussalam (NAD) terpukul, kami seluruh rakyat Indonesia ikut merasakan kesedihan yang dialami saudara-saudara kami yang kehilangan orang terdekatnya dengan sekejap mata.

Kesedihan telah berubah menjadi kebangkitan, karena menyimpan kesedihan yang berlarut-larut berdampak buruk bagi perekonomian bangsa. Semakin hari Nias bangkit dengan menyusulnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembangunan bagi kepulauan Nias dan NAD. Hal ini memberikan dampak positif bagi perkembangan perekonomian Indonesia, ibarat salah satu organ tubuh yang sedang sakit, maka harus disembuhkan sesegera mungkin. Sesudah sembilan tahun lamanya sejak bencana alam, yakni pada pertengahan 2013 terdapat perkembangan terbaru mengenai pembentukan provinsi baru di bagian Sumatera Utara, yakni Kepulauan Nias. Hal ini memberikan dampak yang signifikan bagi Nias, karena dengan membentuk provinsi sendiri maka urusan-urusan menjadi lebih mudah, dalam hal administrasi tidak perlu lagi pergi jauh ke Medan untuk mengurus berbagai macam administrasi, serta urusan-urusan menjadi lebih efisien, baik tenaga maupun biaya.
Continue reading “Penegakan Hukum: Sebuah Replika dan Tantangan”

ANALISA HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DI INDONESIA

B. Latar Belakang

Secara normatif, jaminan kebebasan kehidupan beragama di Indonesia sebenarnya cukup kuat. Namun, keindahan aturan-aturan normatif tidak serta merta indah pula dalam kenyataannya. Banyak sekali warga Negara Indonesia yang merasa dikekang kebebasannya dalam memeluk agama dan berkeyakinan. Kebebasan itu hanya ada dalam agama yang “diakui” pemerintah, artinya kalau memeluk agama di luar agama yang “diakui” itu maka ada efek yang dapat mengurangi hak-hak sipil warga negara. Bahkan, orang yang mempunyai keyakinan tertentu, biasa dituduh melakukan penodaan agama. Keyakinan keagamaan kelompok Lia “Eden” Aminuddin misalnya, bisa dituduh melakukan penodaan agama dan divonis 2 tahun karena melanggar KUHP pasal 156a. Hal ini merupakan contoh telanjang betapa diskriminasi atas dasar agama dan keyakinan, meski diingkari oleh perundang-undangan kita, namun dalam realitasnya berbeda.

Jaminan kebebasan beragama pertama-tama dapat dilihat dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar negara kita. Pasal 28 (e) ayat 1 dan 2 UUD 1945 hasil amandemen disebutkan:

1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih
2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Hal tersebut ditegaskan lagi dalam Pasal 29
1) “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”,
2) “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaanya itu.”

Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan landasan normatif bahwa agama dan keyakinan merupakan hak dasar yang tidak bisa diganggu gugat. Dalam pasal 22 ditegaskan:
1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Dalam pasal 8 juga ditegaskan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Dalam KUHP (WvS) sebenarnya tidak ada bab khusus mengenai delik agama, meski ada beberapa delik yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai delik agama.

Continue reading “ANALISA HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DI INDONESIA”

Sejarah Jaminan Fidusia

1.1 Sejarah Jaminan Fidusia
Terjadinya krisis dalam bidang hukum jaminan pada pertengahan sampai dengan akhir abad 19, mengakibatkan terjadinya pertentangan berbagai kepentingan. Krisis mana ditandai dengan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan pertanian yang melanda negara Belanda bahkan seluruh negara-negara di Eropa. Seperti telah disebut di atas kemudian lahirlah lembaga jaminan fidusia yang keberadaannya didasarkan pada yurisprudensi.
Sebagai salah satu jajahan negara Belanda, Indonesia pada waktu itu juga merasakan imbasnya. Untuk mengatasi masalah itu lahirlah peraturan tentang ikatan panen atau Oogstverband (Staatsblad 1886 Nomor 57). Peraturan ini mengatur mengenai peminjaman uang, yang diberikan dengan jaminan panenan yang akan diperoleh dari suatu perkebunan. Dengan adanya peraturan ini maka dimungkinkan untuk mengadakan jaminan atas barang-barang bergerak, atau setidak-tidaknya kemudian menjadi barang bergerak, sedangkan barang-barang itu tetap berada dalam kekuasaan debitor.
Seperti halnya di Belanda, keberadaan fidusia di Indonesia, diakui oleh yurisprudensi berdasarkan keputusan Hoogge-rechtshof (HGH) tanggal 18 Agustus 1932. Kasusnya adalah sebagai berikut :
Pedro Clignett meminjam uang dari Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) dengan jaminan hak milik atas sebuah mobil secara kepercayaan. Clignett tetap menguasai mobil itu atas dasar perjanjian pinjam pakai yang akan berakhir jika Clignett lalai membayar utangnya dan mobil tersebut akan diambil oleh BPM. Ketika Clignett benar-benar tidak melunasi utangnya pada waktu yang ditentukan, BPM menuntut penyerahan mobil dari Clignett, namun ditolaknya dengan alasan bahwa perjanjian yang dibuat itu tidak sah. Menurut Clignett jaminan yang ada adalah gadai, tetapi karena barang gadai dibiarkan tetap berada dalam kekuasaan debitor maka gadai tersebut tidak sah sesuai dengan Pasal 1152 ayat (2) Kitab Undang-undang Perdata. Dalam putusannya HGH menolak alasan Clignett karena menurut HGH jaminan yang dibuat antara BPM dan Clignett bukanlah gadai, melainkan penyerahan hak milik secara kepercayaan atau fidusia yang telah diakui oleh Hoge Raad dalam Bierbrouwerij Arrest. Clignett diwajibkan untuk menyerahkan jaminan itu kepada BPM.
Continue reading “Sejarah Jaminan Fidusia”

Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Informasi dan Persetujuan ( Informed Consent ) Bagi Pasien

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pelayanan kesehatan merupakan suatu hubungan hukum antara pasien dan dokter. Hubungan tersebut yang menimbulkan pasien sepenuhnya percaya terhadap nasehat dan pengobatan yang dilakukan dokter. Menurut seran, hubungan dokter dan pasien merupakan suatu hubungan yang didasarkan pada transaksi terapeutikyang sifatnya unik. Keunikan dari hubungan tersebut yakni bahwa disamping hukum, unsur kepercayaan menjadi landasan terciptanya upaya penyembuhan oleh dokter terhadap pasien, sehingga melibatkan aspek etis dan moral.
Dengan keadaan pasien yang percaya sepenuhnya terhadap pelayan medis (dokter), membuat pasien berada dalam ketidakmampuan untuk menilai secara objektif mengenai peran dan kewajiban dokter sesuai dengan tuntutan ilmu pengetahuan kedokteran dan keahlian di dalam memberikan pelayanan kesehatan.
Bukan saja hal tersebut, pengaruh mengenai semakin majunya alat-alat kesehatan seperti peralatan diagnose dan terapeutik menyebabkan tidak diperlukannya penanganan langsung oleh dokter. Karena pelayan medis (dokter) mempercayakan sepenuhnya kepada peralatan tersebut sehingga dokter terkesan lalai dalam menjalankan tugasnya.
Realita di lapangan, memang peralatan maju dapat mengetahui (diagnose) sampai pada batasan yang tidak dibayangkan oleh manusia. Kendati demikian alat-alat tersebut tidak mampu menyelesaikan problema pasien, bahkan alat tersebut membuat efek samping bagi pasien seperti cacat total, bahkan sampai kematian.
Hal ini mengharuskan pelayan medis (dokter) harus menjalankan tugasnya dengan baik, bukan hanya mengandalkan alat-alat kesehatan. Karena diagnosis (penentuan penyakit) merupakan suatu seni tersendiri yang memerlukan imajinasi dalam mendengarkan keluhan-keluhan yang disampaikan pasien dan memerlukan pengamatan yang intensif.
Dengan adanya diagnosis, pelayan medis (dokter) berkewajiban untuk menyampaikan informasi-informasi dan selanjutnya pasien menyampaikan informasi-informasi dan selanjutnya pasien menyampaikan kehendaknya untuk menyetujui atau menolak tindakan medis tersebut. Hal ini dibutuhkan persetujuan yang harus dipahami oleh pasien, karena kebanyakan pasien awam tentang informed consent. Dan adapun pelayan medis (dokter) enggan untuk menyampaikan informasi-informasi yang seharusnya menjadi kewajibannya.
Continue reading “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Informasi dan Persetujuan ( Informed Consent ) Bagi Pasien”

RESUME ARBITRASE dan ADR

1. Dasar hukum
Adanya hukum-hukum lain bukan yang dibuat oleh negara, misalnya: hukum adat dan kebiasaan. Sesuai dengan amandemen UUD 1945 pasal 18b ayat 2. Para pihak dapat menggunakan hukum manapun yang dibuat oleh negara sesuai dengan kesepakatan.

2. Sumber Hukum Arbitrase dan ADR
– Sumber Material yaitu sumber dalam arti bahan dibuatnya atau diciptakannya suatu norma hukum,sumber dalam arti bahan ini meliputi sumber, filosofis,sosiologis,histories maupun sumber yuridis.
Continue reading “RESUME ARBITRASE dan ADR”

Hukum Tata Guna Tanah

Hukum tata guna tanah

Wednesday, September 29, 2010

5:17 PM

  1. Tata guna adalah rangkaian kegiatan untuk mengatur peruntukan, penggunaan, dan persediaan tanah secara berencana dan teratur sehingga diperoleh manfaat yang lestari, optimal, seimbang dan serasi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan negara.
  2. Continue reading “Hukum Tata Guna Tanah”