Negara Komunitas, Komunal, dan Mufakat

Saya mengangkat kembali bahasan mengenai negara komunitas. Ini mungkin akan menjadi perbincangan sengit antara komunitas-komunitas tertentu. Karena mereka hanya menumpang atas nama “Negara Kesatuan Republik Indonesia” tetapi sejatinya mereka tidak ada perasaan yang mendalam terhadap NKRI, mereka lebih mengutamakan komunitasnya sendiri. Hal ini merupakan suatu dilema yang harus dihadapi oleh negara, gerakan-gerakan bayangan untuk menguasai negara senantiasa ditanamkan sejak dini melalui tulisan-tulisan sosialisme.
Pendapat saya terkait politik komunitas adalah memberikan keadaan yang kotak-kotak pada negara sehingga haruslah diperkuat pada pondasi awal. Sebagai langkah awal adalah pengenalan dan penanaman nilai empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.
Penanaman kembali tersebut memberikan dampak positif agar hal-hal yang urgent tidak terpecah belah. Negara sekuat apapun apabila rakyatnya terpecah belah maka asing cepat masuk mengintervensi terhadap negara tersebut.
Pemahaman empat pilar kebangsaan ssenantiasa dibuat untuk menciptakan persatuan pada negara Indonesia. Mengembalikan karakteristik komunal yang ada pada bangsa sehingga tidak dapat dipengaruhi begitu saja oleh negara lain. Kalaupun dipengaruhi maka konsekuensinya lebih kecil dibandingkan tanpa pengamalan empat pilar kebangsaan. Tidak bisa dipungkiri bahwa pengaruh globalisasi yang begitu cepat bisa merubah paradigma para penerus bangsa. Menggalakkan kembali atau benar-benar kehilangan jati diri sebagai bangsa.
Continue reading “Negara Komunitas, Komunal, dan Mufakat”

Penegakan Hukum: Sebuah Replika dan Tantangan

oleh Fahriza Yusro Hadiyaksa[1]

 Tulisan ini dipersembahkan dalam Lomba menulis NIAS BANGKIT tahun 2013

Nias adalah salah satu kepulauan terluar yang terletak di wilayah Sumatera, tepatnya pada Provinsi Sumatera Utara. Saya mengenal Nias pertama kali sejak kejadian gempa bumi yang terjadi pada tahun 2004 silam, tentu saja hal tersebut membuat Nias dan Nangroe Aceh Darussalam (NAD) terpukul, kami seluruh rakyat Indonesia ikut merasakan kesedihan yang dialami saudara-saudara kami yang kehilangan orang terdekatnya dengan sekejap mata.

Kesedihan telah berubah menjadi kebangkitan, karena menyimpan kesedihan yang berlarut-larut berdampak buruk bagi perekonomian bangsa. Semakin hari Nias bangkit dengan menyusulnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembangunan bagi kepulauan Nias dan NAD. Hal ini memberikan dampak positif bagi perkembangan perekonomian Indonesia, ibarat salah satu organ tubuh yang sedang sakit, maka harus disembuhkan sesegera mungkin. Sesudah sembilan tahun lamanya sejak bencana alam, yakni pada pertengahan 2013 terdapat perkembangan terbaru mengenai pembentukan provinsi baru di bagian Sumatera Utara, yakni Kepulauan Nias. Hal ini memberikan dampak yang signifikan bagi Nias, karena dengan membentuk provinsi sendiri maka urusan-urusan menjadi lebih mudah, dalam hal administrasi tidak perlu lagi pergi jauh ke Medan untuk mengurus berbagai macam administrasi, serta urusan-urusan menjadi lebih efisien, baik tenaga maupun biaya.
Continue reading “Penegakan Hukum: Sebuah Replika dan Tantangan”